Pemerintah Kalimantan Barat melakukan berbagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan hunian layak, melalui penyediaan subsidi perumahan, perizinan, dan peningkatan kualitas rumah rakyat dengan meningkatkan kolaborasi bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (APERSI).
"Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penyediaan rumah rakyat, sehingga kita berharap sinergi dan kolaborasi antara APERSI dan stakeholder," kata Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson, saat membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah DPD APERSI Kalimantan Barat Tahun 2023 di Pontianak, Jumat.
Harisson mengatakan, penyediaan rumah rakyat merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui penyediaan hunian yang layak.
"Saya berharap, melalui acara ini, APERSI Kalbar dapat semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan mitra kerja dan stakeholder. Sinergitas dan kolaborasi ini akan sangat bermanfaat untuk mempercepat penyediaan rumah rakyat di Kalimantan Barat, khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," tuturnya,
Dia mengatakan, APERSI Kalimantan Barat sebagai asosiasi pelaku usaha perumahan memiliki peran penting dan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan program penyediaan rumah rakyat.
"Jadi, APERSI ini kan menyediakan rumah-rumah melalui skema KPR. Saya sudah mendengar permasalahan , permasalahan yang ada misalnya kesulitan dalam sertifikat, listrik, maupun penyediaan air bersih untuk perumahan-perumahan itu," katanya.
Terkait hal tersebut dirinya meminta kepada pihak yang terlibat dalam penyiapan infrastruktur untuk perumahan rakyat bisa membicarakan dan mencari solusi dari berbagai kendala yang dihadapi, agar penyediaan rumah untuk rakyat ini semakin mudah dan banyak masyarakat kita yang belum memiliki rumah akan memiliki rumah yang layak untuk mereka ka huni.
Harisson juga meminta kepada APERSI untuk memberikan rumah yang layak untuk dihuni kepada masyarakat atau konsumen.
"Pasti sudah punya standar-standar bagaimana rumah yang layak untuk dihuni, rumah yang sehat di tempat-tempat pemukiman yang baik dimana fasilitas-fasilitas umum juga harus mereka sediakan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penyediaan rumah rakyat, sehingga kita berharap sinergi dan kolaborasi antara APERSI dan stakeholder," kata Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson, saat membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah DPD APERSI Kalimantan Barat Tahun 2023 di Pontianak, Jumat.
Harisson mengatakan, penyediaan rumah rakyat merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui penyediaan hunian yang layak.
"Saya berharap, melalui acara ini, APERSI Kalbar dapat semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan mitra kerja dan stakeholder. Sinergitas dan kolaborasi ini akan sangat bermanfaat untuk mempercepat penyediaan rumah rakyat di Kalimantan Barat, khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," tuturnya,
Dia mengatakan, APERSI Kalimantan Barat sebagai asosiasi pelaku usaha perumahan memiliki peran penting dan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan program penyediaan rumah rakyat.
"Jadi, APERSI ini kan menyediakan rumah-rumah melalui skema KPR. Saya sudah mendengar permasalahan , permasalahan yang ada misalnya kesulitan dalam sertifikat, listrik, maupun penyediaan air bersih untuk perumahan-perumahan itu," katanya.
Terkait hal tersebut dirinya meminta kepada pihak yang terlibat dalam penyiapan infrastruktur untuk perumahan rakyat bisa membicarakan dan mencari solusi dari berbagai kendala yang dihadapi, agar penyediaan rumah untuk rakyat ini semakin mudah dan banyak masyarakat kita yang belum memiliki rumah akan memiliki rumah yang layak untuk mereka ka huni.
Harisson juga meminta kepada APERSI untuk memberikan rumah yang layak untuk dihuni kepada masyarakat atau konsumen.
"Pasti sudah punya standar-standar bagaimana rumah yang layak untuk dihuni, rumah yang sehat di tempat-tempat pemukiman yang baik dimana fasilitas-fasilitas umum juga harus mereka sediakan," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023