Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Deputy Head of Mission to Indonesia Australian Public Service Commission (APSC) Stephen Scott di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa.
Anas mengatakan pertemuan tersebut membahas banyak hal, di antaranya terkait dengan transformasi digital pada pemerintahan Indonesia serta kerja sama antara Indonesia dan Australia.
“Saat ini Pemerintah Indonesia tengah melakukan transformasi digital melalui pembangunan Government Technology (GovTech). Dan saat berkunjung ke Australia, saya melihat bahwa tantangan yang ada di Indonesia, kurang lebih sama dengan yang dihadapi oleh Australia di awal pembentukannya,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menyebutkan salah satu tantangan yang sama dengan Australia adalah banyaknya jumlah pemerintah daerah yang ada. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan interoperabilitas aplikasi dan data dari masing-masing instansi pemerintah dapat saling terhubung dan saat ini tidak lagi masing-masing instansi pemerintah membuat aplikasi baru.
Oleh karena itu, pemerintah pusat saat ini sedang menyiapkan portal nasional untuk menginteroperabilitaskan berbagai layanan utama pemerintah kepada masyarakat.
Anas juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat sembilan layanan prioritas pemerintah yang merupakan layanan dasar yang diintegrasikan dalam portal tersebut agar dapat semakin mudah diakses oleh masyarakat.
“Seperti yang disampaikan oleh Para Menteri dari Inggris, Estonia, Jepang, Korea termasuk Minister for the Public Service Australia yang kami temui pada kunjungan yang kami lakukan, digitalitasi pemerintahan bukan hanya soal teknologi, melainkan juga komitmen politik. Sehingga keputusan ini sangat penting bagaimana digitalisasi menjadi prioritas dan komitmen pemerintah serta kami saat ini sedang menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung hal tersebut,” ujarnya.
Selain itu, dia juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama ini antara Kementerian PANRB dan APSC.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dijalankan bersama antara Kementerian PANRB dan APSC, bahkan melalui Prospera (Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian). Kami berharap ada tim dari Prospera yang bisa mendampingi kami untuk menjalankan kerja sama ini,” ungkap Anas.
Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini juga menyampaikan apresiasinya terhadap APSC dan Prospera yang sudah mendampingi Kementerian PANRB dalam berbagai hal, termasuk pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Dia mengungkapkan APSC memiliki program yang bagus dalam digitalisasi pemerintahan, termasuk layanan digital.
“Digitalisasi dalam pemerintahan tidak bisa dilakukan tanpa adanya transformasi birokrasi. Sehingga melalui kerja sama dengan APSC, kami dapat bekerja bersama untuk mematangkan transformasi digital pemerintah di Indonesia,” pungkas Rini.
Selain transformasi digital, pertemuan tersebut juga membahas terkait perpindahan ibu kota negara yang saat ini sedang akan berlangsung dari Jakarta ke Nusantara di tahun 2024 ini. Australia pun pernah melakukan pemindahan ibu kota dari Melbourne ke Canberra pada 1927.
Pertemuan itu juga membahas GovTech, sistem seleksi CASN, serta identitas kependudukan digital (IKD). Pada Januari 2023, Kementerian PANRB dan APSC telah berkomitmen untuk bekerja sama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan kebijakan, hingga pengembangan kapasitas ASN.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
Anas mengatakan pertemuan tersebut membahas banyak hal, di antaranya terkait dengan transformasi digital pada pemerintahan Indonesia serta kerja sama antara Indonesia dan Australia.
“Saat ini Pemerintah Indonesia tengah melakukan transformasi digital melalui pembangunan Government Technology (GovTech). Dan saat berkunjung ke Australia, saya melihat bahwa tantangan yang ada di Indonesia, kurang lebih sama dengan yang dihadapi oleh Australia di awal pembentukannya,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menyebutkan salah satu tantangan yang sama dengan Australia adalah banyaknya jumlah pemerintah daerah yang ada. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan interoperabilitas aplikasi dan data dari masing-masing instansi pemerintah dapat saling terhubung dan saat ini tidak lagi masing-masing instansi pemerintah membuat aplikasi baru.
Oleh karena itu, pemerintah pusat saat ini sedang menyiapkan portal nasional untuk menginteroperabilitaskan berbagai layanan utama pemerintah kepada masyarakat.
Anas juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat sembilan layanan prioritas pemerintah yang merupakan layanan dasar yang diintegrasikan dalam portal tersebut agar dapat semakin mudah diakses oleh masyarakat.
“Seperti yang disampaikan oleh Para Menteri dari Inggris, Estonia, Jepang, Korea termasuk Minister for the Public Service Australia yang kami temui pada kunjungan yang kami lakukan, digitalitasi pemerintahan bukan hanya soal teknologi, melainkan juga komitmen politik. Sehingga keputusan ini sangat penting bagaimana digitalisasi menjadi prioritas dan komitmen pemerintah serta kami saat ini sedang menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung hal tersebut,” ujarnya.
Selain itu, dia juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama ini antara Kementerian PANRB dan APSC.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dijalankan bersama antara Kementerian PANRB dan APSC, bahkan melalui Prospera (Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian). Kami berharap ada tim dari Prospera yang bisa mendampingi kami untuk menjalankan kerja sama ini,” ungkap Anas.
Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini juga menyampaikan apresiasinya terhadap APSC dan Prospera yang sudah mendampingi Kementerian PANRB dalam berbagai hal, termasuk pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Dia mengungkapkan APSC memiliki program yang bagus dalam digitalisasi pemerintahan, termasuk layanan digital.
“Digitalisasi dalam pemerintahan tidak bisa dilakukan tanpa adanya transformasi birokrasi. Sehingga melalui kerja sama dengan APSC, kami dapat bekerja bersama untuk mematangkan transformasi digital pemerintah di Indonesia,” pungkas Rini.
Selain transformasi digital, pertemuan tersebut juga membahas terkait perpindahan ibu kota negara yang saat ini sedang akan berlangsung dari Jakarta ke Nusantara di tahun 2024 ini. Australia pun pernah melakukan pemindahan ibu kota dari Melbourne ke Canberra pada 1927.
Pertemuan itu juga membahas GovTech, sistem seleksi CASN, serta identitas kependudukan digital (IKD). Pada Januari 2023, Kementerian PANRB dan APSC telah berkomitmen untuk bekerja sama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan kebijakan, hingga pengembangan kapasitas ASN.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024