Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kabid Humas Polda Kepri) Kombes Pol. Zahwany Pandra Arsyad, Jumat, mengatakan kabar penangkapan 5 anggota Satresnarkoba Polresta Barelang oleh Propram Polda Kepri dan Bareskrim Polri dalam rangka pemeriksaan.
Pandra dihubungi di Batam, Jumat, menjelaskan kelima anggota Satresnarkoba Polresta Barelang itu statusnya diperiksa untuk memperkuat bukti-bukti dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan mantan Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol SN, bersama 9 anggotanya.
“Untuk memperkuat proses pidana itu, makanya yang 5 orang itu, salah satunya sebenarnya dimintai keterangan terkait dengan untuk memperkuat dari unsur-unsur pidana yang dipersangkakan terhadap 10 orang (oknum anggota Satresnarkoba Polresta Barelang),” kata Pandra.
Mantan Kabid Humas Polda Lampung itu menegaskan langkah ini merupakan komitmen Kapolda Kepri Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah dalam upaya Polri mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
Selain itu, berkaitan juga dengan penegakan aturan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang pengawasan melekat anggota, serta program prioritas Kapolri, yakni tentang pengawasan melekat oleh pimpinan terhadap anggotanya dan pengawasan oleh masyarakat.
“Jadi ada penambahan (5 orang) itu maksudnya untuk memperkuat. Intinya sekarang sasarannya di Polresta Barelang, yang dikatakan oknum-oknum di Polresta Barelang khususnya di satuan resnarkoba itu masih berkaitan dengan orang-orang ini,” katanya.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap 5 anggota Satrenarkoba Polresta Barelang itu untuk mendalami unsur-unsur pidana yang akan dipersangkakan kepada 10 orang anggota Satresnarkoba Polresta Barelang yang sudah dijatuhi sanksi PTDH, karena melakukan penyalahgunaan wewenang menyisihkan 1 kg sabu.
“Artinya didalami unsur-unsur itu lagi, jadi tetap barang buktinya itu-itu juga, orang-orangnya itu-itu juga," katanya.
Pandra menekankan, bahwa Polda Kepri tengah fokus menuntaskan kasus 10 anggota Satresnarkoba Polresta Barelangyang sudah dijatuhkan sanksi pemberhentian tindak dengan hormat (PTDH). Di mana, 10 orang yang terdiri atas 3 perwira dan 7 bintara tersebut sedang proses mengajukan banding ke Mabes Polri.
Bersamaan dengan itu, Polda Kepri dan Bareskrim Polri juga tengah mengusut pelanggaran pidana yang dilakukan oleh 10 orang tersebut, sehingga dibutuhkan keterangan untuk memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan, butuh memeriksa 5 anggota Satresnarkoba tersebut.
“Berkaitan dengan 5 orang tersebut, adalah satau satu bagian bagaimana Polda Kepri masih fokus terhadap yang 10 orang itu. Artinya, itu ada yang di PTDH ka yang 3 grup perwira itu, sekarang sedang banding di Mabes Polri, ditambah 7 yang bintara, berarti totalnya 10 kan,” ujar Pandra.
Pandra menambahkan, proses PTDH terhadap 10 orang tersebut tetap berjalan. Sembari itu Polda Kepri fokus terhadap memperkuat pembuktian unsur pidana yang akan dipersangkakan.
“PTDH sudah diwujudkan, apalagi unsur pidananya. Unsur pidananya itu tidak main-main, apalagi masalah narkotika, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah berkaitan dengan jaringan,” katanya.
Untuk itu, Polda Kepri mendalami jaringan yang terlibat dalam kasus 10 anggota Satresnarkoba Polresta Barelang tersebut.
“Jaringan itu pengertiannya tidak saat itu saja, banyak jaringan itu. Itulah dimintai keterangan dari mereka-mereka itu (5 anggota lainnya),” paparnya.
Dia menyebut 5 orang anggota Satresnarkoba Polresta Barelang itu tidak diamankan, tetapi dimintai keterangan. Namun jika memenuhi unsur pelanggaran akan diproses pidana maupun etik.
“Maksud saya, hanya dimintai keterangan aja dulu, apakah nanti unsurnya dia terpenuhi atau tidak, semua ini yang sekarang diamankan. Bukan diamankan tapi dimintai keterangan di internal mereka,” katanya.
Kelima orang tersebut, kata dia, diperiksa oleh Propam Polda Kepri untuk memperkuat penanganan perkara terhadap 10 anggota yang sudah dijatuhi sanksi PDTH.
“Polda Kepri tetap masih fokus terhadap perkara PTDH kan sudah, artinya penanganan secara kode etik profesi sudah putuskan PTDH, tetapi sekarang untuk memperkuat pidana tadi, kami mintai keterangan beberapa orang berkaitan tadi, hanya dimintai keterangan,” katanya.
Pemeriksaan ini, lanjut dia, merupakan komitmen Kapolda Kepri bagaimana hukum itu jangan sampai tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sehingga ada efek jera, dan tidak ada lagi anggota Polri yang bermain-main dengan narkoba.
Pandra juga membenarkan penanganan kasus pidana terhadap 10 anggota Satnarkoba Polresta Barelang mendapat asistensi dan supervisi dari Bareskrim Mabes Polri.
“Betul asistensi dan supervisi dari Bareskirm Polri. Jadi sifatnya meng-asistensi dan supervisi dari Bareskrim Polri agar kuatnya konstruksi pasal yang dipersangkakan ke 10 tersangka ini,” ujar Pandra.
Diberitakan, sejumlah media di Batam memberitakan 5 anggota Satresnarkoba Polresta Barelang ditangkap oleh Pengamanan Internal (Paminal) Mabes Polri, terkait hasil pengembangan pemeriksaan terhadap 10 anggota SatresnarkobaPolresta Barelang yang sudah menjalani sidang etik.
Dikabarkan pula, kelima anggota tersebut berasal dari unit 2 Satresnarkoba Polresta Barelang, sedangkan 10 anggota yang sudah diproses etik tersebut dari unit 1.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024