Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson melantik Edi Suryanto sebagai Pj Wali Kota Pontianak untuk menggantikan penjabat sebelumnya Ani Sofian yang telah menjabat dalam kurun waktu sepuluh bulan sejak dilantik Desember 2023 lalu.
"Dipilihnya Edi Suryanto bertujuan untuk penetrasi program pemerintah pusat terkait implementasi langkah-langkah pencegahan tindakan korupsi sekaligus mendorong kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK RI," ujar Pj Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Senin.
Saat ini Edi juga menjabat Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita harapkan Pj Wali Kota Edi Suryanto bisa mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi, dan integritas di tingkat daerah, melalui keterlibatan langsung KPK. Beliau mampu menularkan semangat anti korupsi," katanya.
Ia menambahkan tujuan lain hadirnya penjabat baru untuk memotret permasalahan di lapangan secara langsung agar dapat memberikan saran serta masukan dalam rangka perbaikan ke depan, setelah selesai penugasan. Artinya, Kota Pontianak bisa menjadi salah satu kota percontohan untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan tindakan korupsi.
"Dengan ditunjuknya direktur atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup KPK maka Kota Pontianak akan semakin baik dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan tindakan korupsi. Apa yang akan dilakukan di Kota Pontianak dengan langsung dipimpin oleh salah satu direktur KPK, diharapkan akan menjadi role model bagi pelaksanaan langkah pencegahan korupsi bagi kabupaten dan kota lainnya di Indonesia," jelas dia.
Sementara itu, Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto akan segera memetakan masalah dan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Ia menerangkan, ada tiga pejabat KPK yang ditugaskan di daerah termasuk dirinya.
“Perintah pimpinan, pertama tolong dilihat sendiri fakta dan kondisi di daerah, kami diberikan tugas khusus mencari permasalahannya apa di daerah agar pencegahan tindak pidana korupsi lebih efektif,” kata dia.
Tindakan pertama yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempelajari secara keseluruhan guna mempersiapkan berjalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung lancar, aman dan tertib.
“Juga yang penting bagaimana tata kelola di Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Secara spesifik belum ada temuan, kita harus positif dulu melihat secara menyeluruh. Secara teori saya tiga bulan, jadi susun skala prioritas. Yang utama berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Ani Sofian, Pj Wali Kota Pontianak periode 2023-2024 menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak, utamanya masyarakat dan ASN di lingkup Pemkot Pontianak. Ia mengajak segenap warga untuk mendukung kinerja Pj Wali Kota yang baru.
“Saya banyak dibantu dalam melaksanakan pekerjaan, tidak merasakan hambatan, mudah-mudahan masyarakat bisa menerima Pj Wali Kota yang baru meski singkat, tetapi waktu tidak jadi batasan untuk berbuat,” kata dia
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Dipilihnya Edi Suryanto bertujuan untuk penetrasi program pemerintah pusat terkait implementasi langkah-langkah pencegahan tindakan korupsi sekaligus mendorong kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK RI," ujar Pj Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Senin.
Saat ini Edi juga menjabat Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita harapkan Pj Wali Kota Edi Suryanto bisa mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi, dan integritas di tingkat daerah, melalui keterlibatan langsung KPK. Beliau mampu menularkan semangat anti korupsi," katanya.
Ia menambahkan tujuan lain hadirnya penjabat baru untuk memotret permasalahan di lapangan secara langsung agar dapat memberikan saran serta masukan dalam rangka perbaikan ke depan, setelah selesai penugasan. Artinya, Kota Pontianak bisa menjadi salah satu kota percontohan untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan tindakan korupsi.
"Dengan ditunjuknya direktur atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup KPK maka Kota Pontianak akan semakin baik dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan tindakan korupsi. Apa yang akan dilakukan di Kota Pontianak dengan langsung dipimpin oleh salah satu direktur KPK, diharapkan akan menjadi role model bagi pelaksanaan langkah pencegahan korupsi bagi kabupaten dan kota lainnya di Indonesia," jelas dia.
Sementara itu, Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto akan segera memetakan masalah dan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Ia menerangkan, ada tiga pejabat KPK yang ditugaskan di daerah termasuk dirinya.
“Perintah pimpinan, pertama tolong dilihat sendiri fakta dan kondisi di daerah, kami diberikan tugas khusus mencari permasalahannya apa di daerah agar pencegahan tindak pidana korupsi lebih efektif,” kata dia.
Tindakan pertama yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempelajari secara keseluruhan guna mempersiapkan berjalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung lancar, aman dan tertib.
“Juga yang penting bagaimana tata kelola di Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Secara spesifik belum ada temuan, kita harus positif dulu melihat secara menyeluruh. Secara teori saya tiga bulan, jadi susun skala prioritas. Yang utama berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Ani Sofian, Pj Wali Kota Pontianak periode 2023-2024 menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak, utamanya masyarakat dan ASN di lingkup Pemkot Pontianak. Ia mengajak segenap warga untuk mendukung kinerja Pj Wali Kota yang baru.
“Saya banyak dibantu dalam melaksanakan pekerjaan, tidak merasakan hambatan, mudah-mudahan masyarakat bisa menerima Pj Wali Kota yang baru meski singkat, tetapi waktu tidak jadi batasan untuk berbuat,” kata dia
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024