Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mampu mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin OECD telah meluncurkan Indonesia Report. Sebagian besar isu telah saya laporkan kepada Presiden, dan tentu saja, mudah-mudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau,” kata Airlangga, di Jakarta, Rabu.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann saat kembali melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25-28 November 2024.
Dalam kunjungan kali ini, Sekjen Cormann menghadiri Jamuan Makan Siang bersama Menko Airlangga pada Rabu.
Saat ini Indonesia tengah menjadi negara aksesi OECD bersama dengan Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.
Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum.
Airlangga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD.
Selain itu, dengan adanya berbagai reformasi tersebut, kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.
Merespons sambutan yang disampaikan oleh Menko Airlangga, Sekjen Cormann kembali menjelaskan bahwa proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD.
OECD akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dengan Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement.
Selanjutnya, Sekjen Cormann juga berharap agar upaya keanggotan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045 mendatang.
“Saya percaya bahwa kita bersama-sama dapat bekerja untuk mendukung Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Dan proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,” ujar Sekjen Cormann.
Sebelumnya, Sekjen Cormann juga menghadiri peluncuran The OECD Economic Survey of Indonesia 2024 pada 26 November 2024. Survei Ekonomi OECD tersebut merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang dilakukan melalui dialog kebijakan antara OECD dan para pembuat kebijakan dari negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya yakni Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Duta Besar RI untuk Prancis Andorra, Monaco, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenko Perekonomian.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
“Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin OECD telah meluncurkan Indonesia Report. Sebagian besar isu telah saya laporkan kepada Presiden, dan tentu saja, mudah-mudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau,” kata Airlangga, di Jakarta, Rabu.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann saat kembali melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25-28 November 2024.
Dalam kunjungan kali ini, Sekjen Cormann menghadiri Jamuan Makan Siang bersama Menko Airlangga pada Rabu.
Saat ini Indonesia tengah menjadi negara aksesi OECD bersama dengan Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.
Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum.
Airlangga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD.
Selain itu, dengan adanya berbagai reformasi tersebut, kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.
Merespons sambutan yang disampaikan oleh Menko Airlangga, Sekjen Cormann kembali menjelaskan bahwa proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD.
OECD akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dengan Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement.
Selanjutnya, Sekjen Cormann juga berharap agar upaya keanggotan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045 mendatang.
“Saya percaya bahwa kita bersama-sama dapat bekerja untuk mendukung Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Dan proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,” ujar Sekjen Cormann.
Sebelumnya, Sekjen Cormann juga menghadiri peluncuran The OECD Economic Survey of Indonesia 2024 pada 26 November 2024. Survei Ekonomi OECD tersebut merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang dilakukan melalui dialog kebijakan antara OECD dan para pembuat kebijakan dari negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya yakni Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Duta Besar RI untuk Prancis Andorra, Monaco, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenko Perekonomian.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024