Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan mengatakan, pihaknya melakukan percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis dalam audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta.
"Saya sudah melakukan audiensi dengan Kemenko bidang Infrastruktur dan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai usulan percepatan proyek strategis nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," kata Krisantus di Pontianak, Jumat.
Dalam pertemuan itu, Wagub didampingi jajaran teknis Pemprov Kalbar di antaranya Kepala Bapperida Kalbar Linda Purnama dan Kepala Dinas PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnain, serta perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah yang dilaksanakan di Jakarta, hari Kamis kemarin.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah optimalisasi fungsi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Krisantus menegaskan bahwa status tersebut harus didukung konektivitas infrastruktur yang memadai, terutama pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pontianak dengan kawasan pelabuhan.
“Percepatan pembangunan jalan tol ini menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal. Ini adalah urat nadi logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga mendorong dukungan pemerintah pusat untuk pengerukan alur Sungai Kapuas guna menjaga aksesibilitas kapal menuju Pelabuhan Dwikora, mengingat tingginya tingkat sedimentasi yang berpotensi menghambat aktivitas pelayaran.
Tak hanya infrastruktur fisik, Wagub turut menyoroti pentingnya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar selaras dengan kondisi riil di daerah.
Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyelesaian persoalan sengketa lahan, pertambangan rakyat, serta perlindungan hak masyarakat adat.
“Kebijakan pusat harus selaras dengan kondisi di lapangan. Evaluasi RTRW menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, termasuk ruang legal bagi pertambangan rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kalbar juga mengusulkan kelanjutan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sebagai dukungan pembiayaan pembangunan jalan provinsi yang berfungsi sebagai jalur ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal itu, pihak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memberikan apresiasi dan respons positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan. Pemerintah pusat akan menindaklanjuti melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait.
"Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah serta memperkuat kepastian hukum tata ruang bagi masyarakat," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2026