#PUSKEPI

Direktur Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menyatakan, pemerintah baik pusat maupun daerah hendaknya memperhatikan infrastruktur ...

Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. ...

Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menyatakan, PT Pertamina hendaknya sudah harus memberlakukan kuota kepada agen dan ...

Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mempertanyakan rencana BPH Migas untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam ...

Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menyatakan, pemerintah tidak sepantasnya "mengkambinghitamkan" penyelewengan bahan bakar ...

Anggota Komisi VII DPR-RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat Albert Yaputra menyatakan, sependapat terkait desakan berbagai pihak ...

Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera menyikapi dan mengambil langkah ...

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan, adanya rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan ...

Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mendesak pemerintah menerbitkan Undang-undang tentang kebijakan subsidi sehingga setiap ...

Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mendesak pemerintah untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tabung ...