Jakarta, 1/4 (ANTARA) - Hampir sebagian besar kader Partai Demokrat merasa gerah dengan ulah Partai Keadilan Sejahtera, ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat Sutan Batoegana.
"Tadi di rapat sejumlah kader menyampaikan keluh kesahnya mengenai PKS, dan juga rata-rata partai lain gerah dengan ulah PKS," ujar Sutan di Jakarta, Ahad petang.
Sutan mengatakan pihaknya hanya akan menunggu keinginan PKS yang menyatakan ingin mundur dari koalisi.
"Desakan memang belum disampaikan, namun kami menunggu langkah PKS yang katanya mau mundur," tambah dia.
Kehadiran PKS, kata Sutan, ibarat duri dalam daging dimana bersikap seperti oposisi di dalam koalisi.
"Oposisi tulen itu ya seperti PDIP. Kalau PKS ini oposisi tulen tapi santun, kalau di luar kita dihajar, di dalam juga dicubit-cubit," kata dia lagi.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan agar PKS kembali mematuhi kontrak koalisi yang sudah dibangun.
"Butir-butir kontrak koalisi yang sudah ditandatangani oleh koalisi, perlu dipahami dan dihayati bersama. Tentu kalau ada dinamika politik yang menegaskan pihak itu bertentangan, perlu dikembalikan ke sistem itu," ungkap Anas.
(I025)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Tadi di rapat sejumlah kader menyampaikan keluh kesahnya mengenai PKS, dan juga rata-rata partai lain gerah dengan ulah PKS," ujar Sutan di Jakarta, Ahad petang.
Sutan mengatakan pihaknya hanya akan menunggu keinginan PKS yang menyatakan ingin mundur dari koalisi.
"Desakan memang belum disampaikan, namun kami menunggu langkah PKS yang katanya mau mundur," tambah dia.
Kehadiran PKS, kata Sutan, ibarat duri dalam daging dimana bersikap seperti oposisi di dalam koalisi.
"Oposisi tulen itu ya seperti PDIP. Kalau PKS ini oposisi tulen tapi santun, kalau di luar kita dihajar, di dalam juga dicubit-cubit," kata dia lagi.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan agar PKS kembali mematuhi kontrak koalisi yang sudah dibangun.
"Butir-butir kontrak koalisi yang sudah ditandatangani oleh koalisi, perlu dipahami dan dihayati bersama. Tentu kalau ada dinamika politik yang menegaskan pihak itu bertentangan, perlu dikembalikan ke sistem itu," ungkap Anas.
(I025)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012