Jakarta, 10/4 (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Mohammad Syahfan Badri Sampurno mendorong pemerintah agar memberikan penghargaan yang layak kepada para veteran yang telah berjasa memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dimasa lalu.
"Saya berharap pemerintah senantiasa konsisten untuk memberikan penghormatan yang pantas terhadap para veteran itu," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Syahfan menegaskan, penghormatan dan penghargaan terhadap para veteran itu bisa dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin kehidupan mereka pascapengabdian dan masa tuanya, seperti jaminan kesehatan (jamkes), jaminan perumahan, tunjangan, dan lain sebagainya.
"Penghargaan kepada veteran itu sejatinya harus diatur dalam perundangan-undangan," katanya.
Menurut dia, jika pemerintah belum mampu secara permanen memberikan jaminan terhadap para veteran, paling tidak harus ada program-program stimulus dari pemerintah baik melalui kementerian sosial, kementerian pertahanan, kementerian usaha kecil menengah dan lain-lain. Itu semua untuk memastikan agar para veteran tersebut bisa mencukupi penghidupannya sendiri baik sandang, papan, dan pangan.
"Jadi kalau pemerintah belum mampu secara tetap memenuhi perhatiannya kepada para veteran, sebaiknya pemerintah mengadakan program-program yang bisa mencukupi kehidupan mereka," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Syahfan berharap pembahasan RUU Veteran Republik Indonesia yang siap dibahas oleh Komisi I DPR RI nantinya bisa selesai dengan cepat, sehingga bisa menjadi payung hukum yang kuat bagi sekitar 120 ribu jumlah veteran yang masih hidup di seluruh Indonesia.
"Saya berharap RUU Vetaran RI ini bisa menjadi payung hukum yang kuat bagi para veteran yang saat ini masih hidup," ujarnya.
(T.D011/
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Saya berharap pemerintah senantiasa konsisten untuk memberikan penghormatan yang pantas terhadap para veteran itu," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Syahfan menegaskan, penghormatan dan penghargaan terhadap para veteran itu bisa dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin kehidupan mereka pascapengabdian dan masa tuanya, seperti jaminan kesehatan (jamkes), jaminan perumahan, tunjangan, dan lain sebagainya.
"Penghargaan kepada veteran itu sejatinya harus diatur dalam perundangan-undangan," katanya.
Menurut dia, jika pemerintah belum mampu secara permanen memberikan jaminan terhadap para veteran, paling tidak harus ada program-program stimulus dari pemerintah baik melalui kementerian sosial, kementerian pertahanan, kementerian usaha kecil menengah dan lain-lain. Itu semua untuk memastikan agar para veteran tersebut bisa mencukupi penghidupannya sendiri baik sandang, papan, dan pangan.
"Jadi kalau pemerintah belum mampu secara tetap memenuhi perhatiannya kepada para veteran, sebaiknya pemerintah mengadakan program-program yang bisa mencukupi kehidupan mereka," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Syahfan berharap pembahasan RUU Veteran Republik Indonesia yang siap dibahas oleh Komisi I DPR RI nantinya bisa selesai dengan cepat, sehingga bisa menjadi payung hukum yang kuat bagi sekitar 120 ribu jumlah veteran yang masih hidup di seluruh Indonesia.
"Saya berharap RUU Vetaran RI ini bisa menjadi payung hukum yang kuat bagi para veteran yang saat ini masih hidup," ujarnya.
(T.D011/
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012