Jakarta (ANTARA Kalbar) - Direktur Utama PT PLN Persero Nur Pamudji menyesalkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN listrik itu dinilainya berjalan lambat, padahal, barang yang dibutuhkan sangat vital untuk kelistrikan.
"Dengan lambatnya proses pengadaan yang dilakukan akan menghambat penyelesaian proses yang sedang dilakukan di PLN," kata Nur Pamudji dalam kata sambutannya pada acara Forum Collective Action di kantor pusat PLN, Jakarta, Senin.
Ia menambahkan pengadaan pembangkit agar dilakukan "manufacturing" langsung guna mendapatkan kualitas barang yang baik dengan harga yang rasional. Tahun ini, investasi PLN mencapai Rp70 triliun dan diharapkan dana tersebut bisa dibelanjakan di dalam negeri agar berdampak "multiplier effect".
Forum Collective Action ini yang melibatkan seluruh "stakeholder" baik internal maupun eksternal bersama-sama menyepakati kaidah-kaidah pengadaan PLN yang selaras dengan praktik GCG dan semangat anti korupsi.
Acara ini juga untuk memperkenalkan program kerjasama PLN dengan TII (Transparency International Indonesia) yang sudah dimulai tiga bulan lalu, yaitu tentang pembenahan proses pengadaan dan pelayanan pelanggan.
"Collective Action adalah aksi berbagai pihak untuk bersama-sama melawan korupsi," tuturnya.
Tawaran solusi dari Collective Action antara lain kesepakatan bersama (PLN dan vendor) tentang kriteria yang menyangkut integritas dan akuntabilitas yang harus dimiliki perusahaan. Kesepakatan ini akan diikat dalam Pakta Integritas, dan menyusun strategi bersama dengan melibatkan berbagai pihak.
Untuk diketahui, sebelumnya PLN dan TII menjalin kerjasama selama setahun untuk memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa di PLN.
Hal ini untuk meminimalisasi korupsi, penerapan prinsip-prinsip "good corporate governance" (GCG) di PLN dan rekanan dengan menggunakan strategi aksi bersama mencegah korupsi dan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat waktu.
(KR-SSB)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Dengan lambatnya proses pengadaan yang dilakukan akan menghambat penyelesaian proses yang sedang dilakukan di PLN," kata Nur Pamudji dalam kata sambutannya pada acara Forum Collective Action di kantor pusat PLN, Jakarta, Senin.
Ia menambahkan pengadaan pembangkit agar dilakukan "manufacturing" langsung guna mendapatkan kualitas barang yang baik dengan harga yang rasional. Tahun ini, investasi PLN mencapai Rp70 triliun dan diharapkan dana tersebut bisa dibelanjakan di dalam negeri agar berdampak "multiplier effect".
Forum Collective Action ini yang melibatkan seluruh "stakeholder" baik internal maupun eksternal bersama-sama menyepakati kaidah-kaidah pengadaan PLN yang selaras dengan praktik GCG dan semangat anti korupsi.
Acara ini juga untuk memperkenalkan program kerjasama PLN dengan TII (Transparency International Indonesia) yang sudah dimulai tiga bulan lalu, yaitu tentang pembenahan proses pengadaan dan pelayanan pelanggan.
"Collective Action adalah aksi berbagai pihak untuk bersama-sama melawan korupsi," tuturnya.
Tawaran solusi dari Collective Action antara lain kesepakatan bersama (PLN dan vendor) tentang kriteria yang menyangkut integritas dan akuntabilitas yang harus dimiliki perusahaan. Kesepakatan ini akan diikat dalam Pakta Integritas, dan menyusun strategi bersama dengan melibatkan berbagai pihak.
Untuk diketahui, sebelumnya PLN dan TII menjalin kerjasama selama setahun untuk memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa di PLN.
Hal ini untuk meminimalisasi korupsi, penerapan prinsip-prinsip "good corporate governance" (GCG) di PLN dan rekanan dengan menggunakan strategi aksi bersama mencegah korupsi dan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat waktu.
(KR-SSB)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012