Pontianak (ANTARA Kalbar) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat, Kamis, melakukan demo di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi.
"Kami mahasiswa Kalbar menolak disahkan RUU PT, karena sarat dengan komersialisasi pendidikan dan semangat liberalisme," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat (AMKB), Vito, saat berorasi di Bundara Digulis Untan Pontianak.
Ia menegaskan, RUU PT itu juga berpotensi melahirkan banyak RUU baru, mengingat semua jenis pendidikan semua akan diatur oleh pemerintah, dan dampaknya juga merupakan pemborosan dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.
"Imbas dari UU PT nantinya kebijakan dalam dunia pendidikan menjadi antirakyat dan sarat akan penindasan, karena biaya pendidikan akan semakin mahal sehingga anak-anak dari keluarga tidak mampu tak bisa mengeyam pendidikan hingga perguruan tinggi," ujar Vito lagi.
Dia menilai, RUU PT sebagai bentuk lepas tangan pemerintah dalam mengurus dunia pendidikan, sehingga memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk mencari dana secara mandiri.
Hal itu bisa dilihat dari ketiadaan pasal 93 ayat 3 versi April yang mengatur kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan minimal 25 persen dari APBN dan APBD, kata dia.
(A057)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Kami mahasiswa Kalbar menolak disahkan RUU PT, karena sarat dengan komersialisasi pendidikan dan semangat liberalisme," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat (AMKB), Vito, saat berorasi di Bundara Digulis Untan Pontianak.
Ia menegaskan, RUU PT itu juga berpotensi melahirkan banyak RUU baru, mengingat semua jenis pendidikan semua akan diatur oleh pemerintah, dan dampaknya juga merupakan pemborosan dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.
"Imbas dari UU PT nantinya kebijakan dalam dunia pendidikan menjadi antirakyat dan sarat akan penindasan, karena biaya pendidikan akan semakin mahal sehingga anak-anak dari keluarga tidak mampu tak bisa mengeyam pendidikan hingga perguruan tinggi," ujar Vito lagi.
Dia menilai, RUU PT sebagai bentuk lepas tangan pemerintah dalam mengurus dunia pendidikan, sehingga memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk mencari dana secara mandiri.
Hal itu bisa dilihat dari ketiadaan pasal 93 ayat 3 versi April yang mengatur kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan minimal 25 persen dari APBN dan APBD, kata dia.
(A057)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012