Pontianak (ANTARA Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengintegrasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dengan Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) untuk mempercepat pembangunan pembangunan di daerah pedesaan.
"Tahun 2012 ini, kita akan memfokuskan pembangunan di daerah pedesaan dengan mengintegrasikan PNPM-MP dan SPP-SPPN," kata Kabid Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa, Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Nasharrudin, Kamis.
Dia mengatakan, program tersebut akan dilakukan pada 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
SPP-SPPN juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PNPM-MP dengan penekanan pada aspek penguatan pemerintah lokal. Pemahaman dasar itu menjadi penguatan dan pelembagaan pembangunan partisipatif yang hanya dapat dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki kebijakan dan memberikan dukungan anggaran dan regulasi yang berpihak pada rakyat.
"Bedanya hanya 16 kecamatan saja yang terangkum dalam PNPM-MP, sedangkan PNPM-MP dan SPP-SPPN difokuskan untuk semua kecamatan. Untuk dana yang kucurkan dalam program itu sebesar Rp6,25 miliar dengan rincian dari APBN sebesar Rp5 miliar dan APBD Rp1,25 miliar," tuturnya.
Nasharrudin menuturkan 16 kecamatan yang masuk PNPM-MP sudah memiliki RPJMD, bagi kecamatan yang belum terekap akan difasilitasi untuk menyusunnya, sehingga pada akhir tahun semua kecamatan sudah punya RPJMD untuk kemudian dapat mengakses PNPM-MP Integrasi pada tahun 2013.
(pso-171)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Tahun 2012 ini, kita akan memfokuskan pembangunan di daerah pedesaan dengan mengintegrasikan PNPM-MP dan SPP-SPPN," kata Kabid Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa, Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Nasharrudin, Kamis.
Dia mengatakan, program tersebut akan dilakukan pada 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
SPP-SPPN juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PNPM-MP dengan penekanan pada aspek penguatan pemerintah lokal. Pemahaman dasar itu menjadi penguatan dan pelembagaan pembangunan partisipatif yang hanya dapat dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki kebijakan dan memberikan dukungan anggaran dan regulasi yang berpihak pada rakyat.
"Bedanya hanya 16 kecamatan saja yang terangkum dalam PNPM-MP, sedangkan PNPM-MP dan SPP-SPPN difokuskan untuk semua kecamatan. Untuk dana yang kucurkan dalam program itu sebesar Rp6,25 miliar dengan rincian dari APBN sebesar Rp5 miliar dan APBD Rp1,25 miliar," tuturnya.
Nasharrudin menuturkan 16 kecamatan yang masuk PNPM-MP sudah memiliki RPJMD, bagi kecamatan yang belum terekap akan difasilitasi untuk menyusunnya, sehingga pada akhir tahun semua kecamatan sudah punya RPJMD untuk kemudian dapat mengakses PNPM-MP Integrasi pada tahun 2013.
(pso-171)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012