Jakarta (ANTARA Kalbar) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setuju pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak.
"Saya lapor beliau tadi. Setuju beliau, silahkan diatur. Sebenarnya Presiden setuju kalau memang itu diadakan supaya lebih efisien," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, seusai menghadap Presiden.
Menurut dia, pilkada serentak dengan menggabungkan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota, lebih efektif, lebih murah biayanya dan mengefisienkan waktu. Disisi lain, juga mengurangi kebosanan masyarakat terhadap pilkada, sehingga diharapkan lebih berkualitas.
"Tiap dua hari sekali kita dengar berita pilkada ini, bupati ini, dan lain lain. Jadi sepertinya negeri ini pilkada saja isinya," tukasnya.
Ia menambahkan, pihaknya tengah mengkaji secara tepat penerapan pilkada serentak tersebut, dan menginisiasi hal ini dalam RUU Pilkada yang telah diajukan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri memunculkan wacana penundaan pilkada yang dijadwalkan tahun 2014. Alasannya, pelaksanaan pilkada itu berdekatan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kejenuhan masyarakat.
Sebanyak 43 pilkada tahun 2014 akan ditunda, dan perubahan jadwalnya diserahkan ke masing-masing wewenang di daerah.
Apabila pilkada 2014 ditunda satu tahun maka lebih dari separuh pilkada akan berlangsung pada tahun yang sama, 2015. Saat ini pembahasan mengenai wacana pilkada serentak tersebut masih berlangsung di DPR.
(M041)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Saya lapor beliau tadi. Setuju beliau, silahkan diatur. Sebenarnya Presiden setuju kalau memang itu diadakan supaya lebih efisien," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, seusai menghadap Presiden.
Menurut dia, pilkada serentak dengan menggabungkan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota, lebih efektif, lebih murah biayanya dan mengefisienkan waktu. Disisi lain, juga mengurangi kebosanan masyarakat terhadap pilkada, sehingga diharapkan lebih berkualitas.
"Tiap dua hari sekali kita dengar berita pilkada ini, bupati ini, dan lain lain. Jadi sepertinya negeri ini pilkada saja isinya," tukasnya.
Ia menambahkan, pihaknya tengah mengkaji secara tepat penerapan pilkada serentak tersebut, dan menginisiasi hal ini dalam RUU Pilkada yang telah diajukan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri memunculkan wacana penundaan pilkada yang dijadwalkan tahun 2014. Alasannya, pelaksanaan pilkada itu berdekatan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kejenuhan masyarakat.
Sebanyak 43 pilkada tahun 2014 akan ditunda, dan perubahan jadwalnya diserahkan ke masing-masing wewenang di daerah.
Apabila pilkada 2014 ditunda satu tahun maka lebih dari separuh pilkada akan berlangsung pada tahun yang sama, 2015. Saat ini pembahasan mengenai wacana pilkada serentak tersebut masih berlangsung di DPR.
(M041)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012