Jakarta (ANTARA Kalbar) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan realisasi dari wacana pemilu kepala daerah (pilkada) serentak tergantung pada pembahasan di DPR.
"Sekarang sedang dibahas, dan semuanya nanti tergantung pembahasan di DPR. Kalau di DPR sepakat maka pemerintah pun setuju," ujar Gamawan di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan wacana pilkada serentak dimaksudkan agar Indonesia tidak menjadi negeri pilkada. Di mana hampir setiap saat mengeluarkan biaya besar untuk penyelenggaraan pilkada.
Gamawan Fauzi sebelumnya memunculkan wacana penundaan pilkada yang dijadwalkan tahun 2014. Alasannya, pelaksanaan pilkada itu berdekatan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kejenuhan masyarakat.
Sebanyak 43 pilkada tahun 2014 akan ditunda dan perubahan jadwalnya diserahkan ke masing-masing wewenang di daerah.
Jika pilkada 2014 ditunda satu tahun maka lebih dari separuh pilkada akan berlangsung pada tahun yang sama, 2015. Saat ini pembahasan mengenai wacana pilkada serentak tersebut masih berlangsung di DPR.
Gamawan Fauzi mengatakan bahwa rencana pilkada serentak itu tidak akan mengurangi masa jabatan kepala daerah.
"Pilkada serentak lebih hemat. Seperti yang terjadi di Sumbar dan Aceh, yang bisa menghemat lebih dari 60 persen anggaran. Kami berharap pilkada serentak ini dapat terwujud," ujarnya, berharap.
(I025)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Sekarang sedang dibahas, dan semuanya nanti tergantung pembahasan di DPR. Kalau di DPR sepakat maka pemerintah pun setuju," ujar Gamawan di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan wacana pilkada serentak dimaksudkan agar Indonesia tidak menjadi negeri pilkada. Di mana hampir setiap saat mengeluarkan biaya besar untuk penyelenggaraan pilkada.
Gamawan Fauzi sebelumnya memunculkan wacana penundaan pilkada yang dijadwalkan tahun 2014. Alasannya, pelaksanaan pilkada itu berdekatan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kejenuhan masyarakat.
Sebanyak 43 pilkada tahun 2014 akan ditunda dan perubahan jadwalnya diserahkan ke masing-masing wewenang di daerah.
Jika pilkada 2014 ditunda satu tahun maka lebih dari separuh pilkada akan berlangsung pada tahun yang sama, 2015. Saat ini pembahasan mengenai wacana pilkada serentak tersebut masih berlangsung di DPR.
Gamawan Fauzi mengatakan bahwa rencana pilkada serentak itu tidak akan mengurangi masa jabatan kepala daerah.
"Pilkada serentak lebih hemat. Seperti yang terjadi di Sumbar dan Aceh, yang bisa menghemat lebih dari 60 persen anggaran. Kami berharap pilkada serentak ini dapat terwujud," ujarnya, berharap.
(I025)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012