Jakarta (ANTARA Kalbar) - Pengelolaan daerah perbatasan di Tanah Air tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga tertentu saja, melainkan memerlukan sinergisme antarlembaga terkait dan pemerintah daerah, kata Menkopolhukam Djoko Suyanto di Jakarta, Rabu.
"BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) itu fungsinya koordinatif agar segmen perbatasan itu pembangunannya bisa terarah, yang harus diperkuat adalah sinergi antara pemerintah pusat, kementeriann dan lembaga terkait, TNI dan Polri, serta semua pemerintah daerah yang memiliki wilayah perbatasan," katanya usai membuka Rapat Kerja IV BNPP Tahun 2013.
Dengan adanya operasi gabungan tersebut maka diharapkan wilayah perbatasan tidak lagi menjadi daerah yang dinomorsekiankan, melainkan menjadi daerah yang harus dikembangkan demi terwujudnya keadilan pembangunan di Indonesia.
Pengelolaan wilayah perbatasan sebaiknya dilakukan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada, sehingga hal itu dapat mewujudkan kebersamaan dan keadilan pembangunan di Tanah Air, kata Menkopolhukam di hadapan sejumlah kepala daerah wilayah perbatasan.
Salah satu aspek untuk mengukur keberhasilan pengelolaan di wilayah perbatasan adalah dengan kondisi kesejahteraan di wilayah tersebut, karena dapat mendukung dan memperkuat daya tahan nasional di Indonesia.
Oleh karena itu, paradigma mengenai daerah perbatasan, yang sering dianggap sebagai daerah terbelakang, harus ditanggalkan dan diubah untuk mewujudkan keadilan dalam pembangunan bangsa.
"Kalau dulu melihat perbatasan itu dari aspek aspek pertahanan, yang tidak doleh dimasuki unsur asing, maka pendekatan baru harus berubah agar keadilan dalam pembangunan merata sampai di perbatasan," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko mengatakan telah terjadi perkembangan signifikan dalam pengelolaan perbatasan negara, khususnya dengan semakin menguatnya komitmen dan perkembangan terkait kebijakan program dan anggaran dari Pemerintah.
"Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang disusun oleh kementerian dan lembaga mengalami kemajuan pesat, hal itu diindikasikan dengan adanya peningkatan dukungan anggaran yang signifikan," katanya.
(T.F013)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) itu fungsinya koordinatif agar segmen perbatasan itu pembangunannya bisa terarah, yang harus diperkuat adalah sinergi antara pemerintah pusat, kementeriann dan lembaga terkait, TNI dan Polri, serta semua pemerintah daerah yang memiliki wilayah perbatasan," katanya usai membuka Rapat Kerja IV BNPP Tahun 2013.
Dengan adanya operasi gabungan tersebut maka diharapkan wilayah perbatasan tidak lagi menjadi daerah yang dinomorsekiankan, melainkan menjadi daerah yang harus dikembangkan demi terwujudnya keadilan pembangunan di Indonesia.
Pengelolaan wilayah perbatasan sebaiknya dilakukan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada, sehingga hal itu dapat mewujudkan kebersamaan dan keadilan pembangunan di Tanah Air, kata Menkopolhukam di hadapan sejumlah kepala daerah wilayah perbatasan.
Salah satu aspek untuk mengukur keberhasilan pengelolaan di wilayah perbatasan adalah dengan kondisi kesejahteraan di wilayah tersebut, karena dapat mendukung dan memperkuat daya tahan nasional di Indonesia.
Oleh karena itu, paradigma mengenai daerah perbatasan, yang sering dianggap sebagai daerah terbelakang, harus ditanggalkan dan diubah untuk mewujudkan keadilan dalam pembangunan bangsa.
"Kalau dulu melihat perbatasan itu dari aspek aspek pertahanan, yang tidak doleh dimasuki unsur asing, maka pendekatan baru harus berubah agar keadilan dalam pembangunan merata sampai di perbatasan," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko mengatakan telah terjadi perkembangan signifikan dalam pengelolaan perbatasan negara, khususnya dengan semakin menguatnya komitmen dan perkembangan terkait kebijakan program dan anggaran dari Pemerintah.
"Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang disusun oleh kementerian dan lembaga mengalami kemajuan pesat, hal itu diindikasikan dengan adanya peningkatan dukungan anggaran yang signifikan," katanya.
(T.F013)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013