Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Polda Kalbar Brigjen (Pol) Tugas Dwi Apriyanto menyatakan, pagu Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Polda Kalbar tahun 2013 sebesar Rp709 miliar atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp545 miliar.
"Dari segi jumlah DIPA Kalbar memang tampak besar, tetapi itu sudah termasuk untuk bayar gaji yang besarannya mencapai 83 persen atau sebesar Rp580 miliar," ungkap Tugas melakukan kunjungan kerja di DPRD Kalbar, Senin.
Sementara untuk belanja barang sebesar Rp113 miliar atau 16 persen, untuk pembangunan infrastruktur hanya dua persen atau Rp14 miliar, dari total pagu DIPA Polda Kalbar tahun 2013, katanya.
"Pada dasarnya kami masih mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalbar, dan kabupaten/kota. Minimal dalam hal pengawasan dalam penggunaan anggaran tersebut," ujar Tugas.
Ketua DPRD Provinsi Kalbar Minsen menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan politik terkait, keluhan Polda Kalbar, yang hingga kini masih mengalami keterbatasan dalam anggaran untuk pembangunan infrastruktur, diantaranya pembangunan Mapolsek.
"Yang menjadi permasalahan sekarang, untuk hibah tersebut memang diperlukan payung hukum yang jelas, karena salah-salah mengambil kebijakan bisa masuk jeruji besi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Dari segi jumlah DIPA Kalbar memang tampak besar, tetapi itu sudah termasuk untuk bayar gaji yang besarannya mencapai 83 persen atau sebesar Rp580 miliar," ungkap Tugas melakukan kunjungan kerja di DPRD Kalbar, Senin.
Sementara untuk belanja barang sebesar Rp113 miliar atau 16 persen, untuk pembangunan infrastruktur hanya dua persen atau Rp14 miliar, dari total pagu DIPA Polda Kalbar tahun 2013, katanya.
"Pada dasarnya kami masih mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalbar, dan kabupaten/kota. Minimal dalam hal pengawasan dalam penggunaan anggaran tersebut," ujar Tugas.
Ketua DPRD Provinsi Kalbar Minsen menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan politik terkait, keluhan Polda Kalbar, yang hingga kini masih mengalami keterbatasan dalam anggaran untuk pembangunan infrastruktur, diantaranya pembangunan Mapolsek.
"Yang menjadi permasalahan sekarang, untuk hibah tersebut memang diperlukan payung hukum yang jelas, karena salah-salah mengambil kebijakan bisa masuk jeruji besi," ujarnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013