Banyuwangi (Antara Kalbar) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta semua pihak untuk tidak memberi "beban akademik" dan "beban politik" yang membuat efektivitas pembelajaran tidak tercapai dan akhirnya siswa yang dirugikan.
"Jangan bebani guru secara akademik seperti membuat silabus dan 'beban politik' seperti politisasi dunia pendidikan," katanya dalam Sosialisasi Kurikulum 2013 di hadapan ribuan pengawas, kepala sekolah, dan guru se-Banyuwangi di Aula Poliwangi Banyuwangi, Minggu.
Dalam sosialisasi yang juga disertai peresmian alih status Poliwangi menjadi PTN dam peluncuran "Indonesia Digital Campus" (Indicampus) itu, ia menjelaskan Kurikulum 2013 akan mendudukkan pendidikan pada efektivitas pembelajaran untuk kepentingan siswa.
"Akibat beban berlebihan itu akhirnya guru sibuk membuat silabus dan tidak memiliki waktu untuk mendidik siswanya dengan kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotorik, bahkan hanya kognitif dan kognitif pun hanya hafalan, apalagi ditambah beban politik," katanya.
Menurut dia, pemberian beban secara berlebihan kepada guru tidak hanya merugikan siswa, namun juga merupakan pendzaliman kepada guru. "Jangan mendzalimi guru, karena guru itu memegang kunci, yakni kunci masa depan," katanya.
Dalam acara yang dihadiri Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Kemdikbud Prof Dr Ir H Achmad Jazidi dan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun itu, ia mengatakan Kurikulum 2013 dirancang untuk menjawab kebutuhan sumberdaya manusia Indonesia pada 100 tahun Kemerdekaan RI.
"Pada tahun 2045 atau 100 tahun kemerdekaan RI itu, tantangan yang kita hadapi mengalami perubahan. Karena tantangan dan kebutuhan berubah, maka kurikulum pun berubah. Kebutuhan kelak adalah kompetensi dalam tiga hal yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik," katanya.
Oleh karena itu, katanya, Kurikulum 2013 tidak akan memberi beban akademik kepada guru dan siswa, melainkan menyeimbangkan kompetensi akademik/kognitif dengan kompetensi ketrampilan dan kompetensi nilai-nilai.
"Untuk itu, kami akan menyiapkan satu juta guru yang dilatih pada Mei-Juni mendatang untuk menjadi pelatih dalam penerapan Kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 2013/2014," kata mantan Rektor ITS Surabaya itu didampingi Bupati Banyuwangi H Abdullah Azwar Anas itu.
Namun, katanya, pelatihan guru, pengawas, dan kepala sekolah terkait Kurikulum 2013 itu hanya "karcis masuk" karena para guru juga akan tetap menerima pendampingan dari "guru inti" (master teacher) dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 hingga tiga tahun berikutnya.
"Tidak hanya itu, kami juga menyiapkan buku untuk guru dan siswa, namun guru tetap diperbolehkan untuk berkreasi," katanya mendapat applaus dari para guru yang umumnya mengaku terbebani dengan pembuatan silabus.
Dalam kesempatan itu, Mendikbud menerima pertanyaan dari beberapa guru, di antaranya masalah Pramuka yang akan menjadi ekstrakurikuler wajib, namun tidak didukung dengan jumlah pembina Pramuka yang memadai.
"Masalah jumlah pembina Pramuka yang kurang memang benar, karena itu saya tambah. Saya akan bekerja sama dengan Kwarnas untuk merancang kebutuhan pembina itu," kata Mendikbud menjawab pertanyaan itu.
Ada pula seorang guru yang bertanya tentang nasib guru RSBI yang jam mengajarnya berkurang, karena sekolah RSBI menjadi sekolah reguler. "Saya akan memfasilitasi masalah itu melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi," kata Mendikbud.
(T.E011/B.S. Hadi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Jangan bebani guru secara akademik seperti membuat silabus dan 'beban politik' seperti politisasi dunia pendidikan," katanya dalam Sosialisasi Kurikulum 2013 di hadapan ribuan pengawas, kepala sekolah, dan guru se-Banyuwangi di Aula Poliwangi Banyuwangi, Minggu.
Dalam sosialisasi yang juga disertai peresmian alih status Poliwangi menjadi PTN dam peluncuran "Indonesia Digital Campus" (Indicampus) itu, ia menjelaskan Kurikulum 2013 akan mendudukkan pendidikan pada efektivitas pembelajaran untuk kepentingan siswa.
"Akibat beban berlebihan itu akhirnya guru sibuk membuat silabus dan tidak memiliki waktu untuk mendidik siswanya dengan kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotorik, bahkan hanya kognitif dan kognitif pun hanya hafalan, apalagi ditambah beban politik," katanya.
Menurut dia, pemberian beban secara berlebihan kepada guru tidak hanya merugikan siswa, namun juga merupakan pendzaliman kepada guru. "Jangan mendzalimi guru, karena guru itu memegang kunci, yakni kunci masa depan," katanya.
Dalam acara yang dihadiri Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Kemdikbud Prof Dr Ir H Achmad Jazidi dan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun itu, ia mengatakan Kurikulum 2013 dirancang untuk menjawab kebutuhan sumberdaya manusia Indonesia pada 100 tahun Kemerdekaan RI.
"Pada tahun 2045 atau 100 tahun kemerdekaan RI itu, tantangan yang kita hadapi mengalami perubahan. Karena tantangan dan kebutuhan berubah, maka kurikulum pun berubah. Kebutuhan kelak adalah kompetensi dalam tiga hal yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik," katanya.
Oleh karena itu, katanya, Kurikulum 2013 tidak akan memberi beban akademik kepada guru dan siswa, melainkan menyeimbangkan kompetensi akademik/kognitif dengan kompetensi ketrampilan dan kompetensi nilai-nilai.
"Untuk itu, kami akan menyiapkan satu juta guru yang dilatih pada Mei-Juni mendatang untuk menjadi pelatih dalam penerapan Kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 2013/2014," kata mantan Rektor ITS Surabaya itu didampingi Bupati Banyuwangi H Abdullah Azwar Anas itu.
Namun, katanya, pelatihan guru, pengawas, dan kepala sekolah terkait Kurikulum 2013 itu hanya "karcis masuk" karena para guru juga akan tetap menerima pendampingan dari "guru inti" (master teacher) dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 hingga tiga tahun berikutnya.
"Tidak hanya itu, kami juga menyiapkan buku untuk guru dan siswa, namun guru tetap diperbolehkan untuk berkreasi," katanya mendapat applaus dari para guru yang umumnya mengaku terbebani dengan pembuatan silabus.
Dalam kesempatan itu, Mendikbud menerima pertanyaan dari beberapa guru, di antaranya masalah Pramuka yang akan menjadi ekstrakurikuler wajib, namun tidak didukung dengan jumlah pembina Pramuka yang memadai.
"Masalah jumlah pembina Pramuka yang kurang memang benar, karena itu saya tambah. Saya akan bekerja sama dengan Kwarnas untuk merancang kebutuhan pembina itu," kata Mendikbud menjawab pertanyaan itu.
Ada pula seorang guru yang bertanya tentang nasib guru RSBI yang jam mengajarnya berkurang, karena sekolah RSBI menjadi sekolah reguler. "Saya akan memfasilitasi masalah itu melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi," kata Mendikbud.
(T.E011/B.S. Hadi)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013