Jakarta (Antara Kalbar) - Sejumlah Ketua Umum Kadin Daerah (Provinsi) menyatakan tetap menolak usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagaimana hasil Rakornas Senin lalu.
"Hingga saat ini, sebanyak 24 Kadin Daerah masih menolak Munaslub, sedangkan 9 Kadin Daerah masih merasa memerlukan pertanggungjawaban Kadin Pusat," ujar Ketua Umum Kadin Bengkulu, Fery Rizal dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat.
Namun menurutnya setelah dilakukan sosialisasi, hanya tersisa lima Kadin Daerah saja yang masih menginginkan Munaslub.
Menurut Fery, sikap lima Kadin Daerah yang terus mendesak Munaslub ini cukup menimbulkan tanda tanya karena sebagian besar Kadin Daerah bersama-sama dengan Kadin pusat sudah melakukan upaya sosialisasi dan komunikasi, namun tidak direspon dengan positif.
"Agak aneh, ini sebenarnya motifnya apa, karena Kadin pusat dan kadin-kadin daerah lainnya sudah melakukan pembahasan dengan mereka, namun mereka tetap tidak mau mencari solusi dengan duduk bersama, melainkan dengan Munaslub, ada apa?," kata Fery.
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Fahmi Idris juga telah mengimbau bahwa dalam organisasi bisnis seperti Kadin, jika ada permasalahan umumnya jalan penyelesaian yang dilakukan seperti layaknya dalam dunia bisnis, yaitu duduk bersama melakukan pembicaraan yang mutualisme, bukan seperti mekanisme politik (Munaslub).
"Kita biasa melakukan penyelesaian dengan duduk bersama-sama seperti layaknya orang berbisnis. Jadi saya kira ada gelagat tidak baik dibalik desakan Munaslub yang semakin terlihat mengada-ada," kata Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Agung S Sutisna.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mataliti.
Menurutnya, agenda Munaslub itu kurang tepat untuk dilakukan dalam organisasi Kadin.
"Tidak ada itu Munaslub, kita ini organisasi bisnis, bukan politik. Munaslub itu cara politik, bukan pebisnis. Jawa Timur jelas menolak usulan Munaslub, seperti juga 24 Kadin Daerah telah menyatakan dalam Rakornas Senin lalu di Gran Melia," kata La Nyalla.
Hingga saat ini, sebanyak 24 Kadin Daerah telah menyatakan dukungannya kepada Dewan Pengurus menjabat hingga masa akhir jabatannya hingga 2015.
Dukungan yang sama juga telah disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Fahmi Idris.
Selain itu, seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yaitu Sofjan Wanandi, Agus Gumiwang Kartasasmita, Toni Uloli dan Azis Sjamsuddin, serta sejumlah asosiasi besar seperti REI, API, Apindo, Gapmmi dan sebagainya juga menyatakan menolak usulan Munaslub karena tidak sejalan dengan visi misi organisasi Kadin Indonesia.
Sementara desakan Munaslub sejauh ini hanya didukung oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Oesman Sapta Odang dan lima Kadin Daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Hingga saat ini, sebanyak 24 Kadin Daerah masih menolak Munaslub, sedangkan 9 Kadin Daerah masih merasa memerlukan pertanggungjawaban Kadin Pusat," ujar Ketua Umum Kadin Bengkulu, Fery Rizal dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat.
Namun menurutnya setelah dilakukan sosialisasi, hanya tersisa lima Kadin Daerah saja yang masih menginginkan Munaslub.
Menurut Fery, sikap lima Kadin Daerah yang terus mendesak Munaslub ini cukup menimbulkan tanda tanya karena sebagian besar Kadin Daerah bersama-sama dengan Kadin pusat sudah melakukan upaya sosialisasi dan komunikasi, namun tidak direspon dengan positif.
"Agak aneh, ini sebenarnya motifnya apa, karena Kadin pusat dan kadin-kadin daerah lainnya sudah melakukan pembahasan dengan mereka, namun mereka tetap tidak mau mencari solusi dengan duduk bersama, melainkan dengan Munaslub, ada apa?," kata Fery.
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Fahmi Idris juga telah mengimbau bahwa dalam organisasi bisnis seperti Kadin, jika ada permasalahan umumnya jalan penyelesaian yang dilakukan seperti layaknya dalam dunia bisnis, yaitu duduk bersama melakukan pembicaraan yang mutualisme, bukan seperti mekanisme politik (Munaslub).
"Kita biasa melakukan penyelesaian dengan duduk bersama-sama seperti layaknya orang berbisnis. Jadi saya kira ada gelagat tidak baik dibalik desakan Munaslub yang semakin terlihat mengada-ada," kata Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Agung S Sutisna.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mataliti.
Menurutnya, agenda Munaslub itu kurang tepat untuk dilakukan dalam organisasi Kadin.
"Tidak ada itu Munaslub, kita ini organisasi bisnis, bukan politik. Munaslub itu cara politik, bukan pebisnis. Jawa Timur jelas menolak usulan Munaslub, seperti juga 24 Kadin Daerah telah menyatakan dalam Rakornas Senin lalu di Gran Melia," kata La Nyalla.
Hingga saat ini, sebanyak 24 Kadin Daerah telah menyatakan dukungannya kepada Dewan Pengurus menjabat hingga masa akhir jabatannya hingga 2015.
Dukungan yang sama juga telah disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Fahmi Idris.
Selain itu, seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yaitu Sofjan Wanandi, Agus Gumiwang Kartasasmita, Toni Uloli dan Azis Sjamsuddin, serta sejumlah asosiasi besar seperti REI, API, Apindo, Gapmmi dan sebagainya juga menyatakan menolak usulan Munaslub karena tidak sejalan dengan visi misi organisasi Kadin Indonesia.
Sementara desakan Munaslub sejauh ini hanya didukung oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Oesman Sapta Odang dan lima Kadin Daerah.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013