Kadin minta penanganan satu pintu perdagangan di perbatasan Kalbar

Pontianak (ANTARA) - Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Kalimantan Barat, Santyoso Tio mengharapkan adanya penanganan satu pintu dan regulasi yang jelas dari pemerintah untuk kelancaran aktivitas ekspor dan impor di perbatasan Kalbar.

"Dengan adanya kegiatan BIMP-EIGA yang dilaksanakan kemarin di Kalbar, kita tentu berharap akan membuka peluang kerjasama antar negara yang semakin luas, sehingga proses ekspor-impor di perbatasan bisa berjalan lebih baik. Untuk itu, tentu diperlukan regulasi yang jelas dari pemerintah," kata Santyoso Tio di Pontianak, Rabu.

Dia mengatakan, dalam menjalankan usaha, setiap pengusaha menginginkan kepastian hukum, kepastian prosedur sehingga setiap proses perdagangan yang dilakukan bisa lebih lancar.

"Untuk itu kita mengharapkan ada tim atau penanganan satu pintu di perbatasan yang mengurus perdagangan ini, sehingga setiap pedagang yang akan mengekspor bisa mendapatkan informasi regulasi dan tarif yang jelas. Jangan sampai ada pedagang yang akan mengekspor barang lalu bingung kerana ada regulasi yang tidak diketahuinya," tuturnya.

Dia mencontohkan, belum lama ini ada eksportir yang akan mengekspor kambing ke Malaysia, namun kambing itu tertahan di perbatasan karena dia tidak mengetahui adanya prosedur karantina. Hal tersebut menyebutkan banyak hewan ternak itu mati sebelum dikirim.

"Ini tentu tidak kita inginkan, sehingga jika ada penanganan satu pintu di perbatasan, maka berbagai informasi bisa didapat dengan mudah disana," katanya.

Saat ini, lanjutnya, ekspor kita sudah meningkat, khususnya untuk buah-buahan. Namun potensi kita sebenarnya lebih besar, sehingga perlu adanya sistem yang jelas untuk ekspor-impor tersebut.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan BIMP-EAGA Business Council (BEBC), masih menurut dia, sudah menyusun strategi untuk menyukseskan konektivitas dan perdagangan di perbatasan negara.

"Hari ini, Kadin Indonesia bersama BIMP-EAGA Business Council (BEBC) dalam pertemuan board meeting merumuskan semua masalah dari daerah perbatasan antara empat negara anggota BIMP-EAGA termasuk program dalam menyukseskan masalah konektivititas dan cross border trade," kata Chairperson BIMP-EAGA Committee Indonesion Chamber Of Commerce and Industry, Ira Kusumawardani di Pontianak belum lama ini.

Dari hasil pertemuan tersebut perwakilan setiap negara merekomendasikan beberapa program untuk dirembukkan di Senior Official Meeting yang akan dilaksanakan besok.

"Kami berharap kerja sama empat negara ini agar program BEBC bisa menyukseskan dan mengembangkan daerah perbatasan terkait masalah konektivitas dan cross border trade," tuturnya.

Menurutnya, dengan adanya kelancaran perdagangan di perbatasan negara, maka hukum dan regulasi yang akan dibuat diharapkan bisa lebih memudahkan para eksportir untuk dapat mengekspor produk-produk dari Indonesia ke Brunei, Malaysia dan Filipina, begitu juga sebaliknya.

"Karena 60 persen UMKM dari Indonesia akan promosikan produk kita agar bisa dipasarkan masuk ke pasar ekspor terutama ke negara Brunei, Malaysia dan Filipina. Itu tujuan kita, maka dari itu, konektivitas harus berjalan lancar," kata Santvoso.