Jakarta (Antara Kalbar) - Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penerapan kenaikan satu harga bagi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan mendorong penghematan anggaran belanja sebesar Rp30 triliun lebih. Penghematan tersebut lebih tinggi dari kebijakan dua harga BBM bersubsidi yang sedang diwacanakan pemerintah bagi angkutan umum dan kendaraan pribadi roda empat, yaitu Rp21 triliun.
"Kalau naik satu harga, dari hari pertama, sudah ada penghematan. Lebih di atas Rp30 triliun," ujarnya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dengan dua harga maka semuanya kena (dampak kenaikan harga BBM) dan lebih penting lagi kalau 'twin price' itu ada kemungkinan bocor. "Potensi 'saving' bisa berkurang, kalau penerapan di lapangan tidak mulus," ujarnya.
Bambang mengatakan idealnya kenaikan harga BBM tersebut terjadi pada Mei, karena penerapan yang lebih dini dilaksanakan, dapat lebih cepat menghemat konsumsi premium dan solar bersubsidi.
"Kalau bulannya makin lambat kan makin sedikit 'saving'nya. Kita masih memakai hitungan kalau meleset satu juta kilo liter (maka terbuang) Rp4,5 triliun-Rp5 triliun," katanya.
Selain itu, apabila pemerintah jadi memberlakukan satu harga BBM bersubsidi, dampak inflasinya hanya berlangsung selama tiga bulan, dan tambahan alokasi belanja sosial siap dilakukan di APBN-Perubahan.
"Dampak inflasi tidak permanen, karena hanya sementara di tiga bulan pertama, habis itu selesai dan anggaran kita bisa lebih sehat," ujar Bambang.
Sementara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan semua opsi terkait BBM bersubsidi sedang dilakukan pengkajian terutama dampaknya kepada fiskal, daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan dan laju inflasi.
"Semua harus dihitung dengan baik, saya harapkan semua menjadi satu saat kita membicarakan kepentingan nasional," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kalau naik satu harga, dari hari pertama, sudah ada penghematan. Lebih di atas Rp30 triliun," ujarnya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dengan dua harga maka semuanya kena (dampak kenaikan harga BBM) dan lebih penting lagi kalau 'twin price' itu ada kemungkinan bocor. "Potensi 'saving' bisa berkurang, kalau penerapan di lapangan tidak mulus," ujarnya.
Bambang mengatakan idealnya kenaikan harga BBM tersebut terjadi pada Mei, karena penerapan yang lebih dini dilaksanakan, dapat lebih cepat menghemat konsumsi premium dan solar bersubsidi.
"Kalau bulannya makin lambat kan makin sedikit 'saving'nya. Kita masih memakai hitungan kalau meleset satu juta kilo liter (maka terbuang) Rp4,5 triliun-Rp5 triliun," katanya.
Selain itu, apabila pemerintah jadi memberlakukan satu harga BBM bersubsidi, dampak inflasinya hanya berlangsung selama tiga bulan, dan tambahan alokasi belanja sosial siap dilakukan di APBN-Perubahan.
"Dampak inflasi tidak permanen, karena hanya sementara di tiga bulan pertama, habis itu selesai dan anggaran kita bisa lebih sehat," ujar Bambang.
Sementara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan semua opsi terkait BBM bersubsidi sedang dilakukan pengkajian terutama dampaknya kepada fiskal, daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan dan laju inflasi.
"Semua harus dihitung dengan baik, saya harapkan semua menjadi satu saat kita membicarakan kepentingan nasional," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013