![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalbar.antaranews.com/berita/312949/tenaga-outsourcing-bumn-digaji-10-di-atas-ump&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description=Tenaga "Outsourcing" BUMN Digaji 10% di Atas UMP){kind=link}
Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta perusahaan milik negara menggaji tenaga kerja "outsourcing" (alih daya) sebesar minimal 10 persen di atas upah minimum propinsi (UMP).
"Pegawai 'outsourcing' di masing-masing BUMN tidak boleh di bawah UMP. Ini menjadi salah satu solusi menyelesaikan masalah tenaga alih daya di BUMN," kata Dahlan, di sela acara "Pertemuan Akbar BUMN 2013" di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Minggu.
Acara yang dihadiri direksi dan komisaris dari 143 BUMN itu, salah satu membahas soal penangangan tenaga alih daya di perusahaan milik negara.
Menurut Dahlan, setidaknya terdapat empat alasan Dahlan dalam memperbaiki sistem alih daya BUMN, yaitu perusahaan pemasok tenaga kerja tersebut harus memiliki sistem penggajian di atas UMP.
Perusahaan alih daya harus memiliki sistem rekrutmen jenjang karier, melakukan rekrutmen untuk minimal 5 tahun kontrak.
"Jika ada perusahaan 'outsourcing' yang tidak memenuhi syarat tersebut sebaiknya langsung ditolak oleh BUMN," ujar Dahlan.
Soal penggajian, Dahlan meminta agar para pekerja alih daya tersebut minimal memberi gaji 10 persen di atas UMP.
"Minimal 10 persen di atas UMP, boleh lebih. Tapi kalau ada BUMN yang tidak sanggup menyelesaikan masalah 'outsourcing', ya sebaiknya direksinya mundur saja," tegas Dahlan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Pegawai 'outsourcing' di masing-masing BUMN tidak boleh di bawah UMP. Ini menjadi salah satu solusi menyelesaikan masalah tenaga alih daya di BUMN," kata Dahlan, di sela acara "Pertemuan Akbar BUMN 2013" di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Minggu.
Acara yang dihadiri direksi dan komisaris dari 143 BUMN itu, salah satu membahas soal penangangan tenaga alih daya di perusahaan milik negara.
Menurut Dahlan, setidaknya terdapat empat alasan Dahlan dalam memperbaiki sistem alih daya BUMN, yaitu perusahaan pemasok tenaga kerja tersebut harus memiliki sistem penggajian di atas UMP.
Perusahaan alih daya harus memiliki sistem rekrutmen jenjang karier, melakukan rekrutmen untuk minimal 5 tahun kontrak.
"Jika ada perusahaan 'outsourcing' yang tidak memenuhi syarat tersebut sebaiknya langsung ditolak oleh BUMN," ujar Dahlan.
Soal penggajian, Dahlan meminta agar para pekerja alih daya tersebut minimal memberi gaji 10 persen di atas UMP.
"Minimal 10 persen di atas UMP, boleh lebih. Tapi kalau ada BUMN yang tidak sanggup menyelesaikan masalah 'outsourcing', ya sebaiknya direksinya mundur saja," tegas Dahlan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013