Jakarta (Antara Kalbar) - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan masyarakat saat ini merasakan adanya dusta dari elit politik terkait pengesahan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
"Sekarang ini sudah diendus, masyarakat melihat ada dusta di elit politik. Ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat," kata Siti Zuhro dalam diskusi Dialog Kenegaraan di Senayan Jakarta, Rabu.
Diskusi bertajuk "Kesiapan Daerah Atas Imbas Kenaikan BBM" yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menghadirkan pembicara anggota DPD Intsiawati Ayus, pengamat politik Siti Zuhro, dan ekonom Econit Hendri Saparini.
Lebih lanjut Siti Zuhro mengatakan jika ketidakpercayaan masyarakat terus meluas maka akan sangat berbahaya bagi bangsa ini. Menurut dia, dalam perjalanannya pemerintahan SBY-Boediono atau Kabinet Indonesia Bersatu II justru sangat diwarnai berbagai dinamika yang tidak perlu.
"Proses pembangunan pada akhir masa KIB II lebih banyak dinamika-dinamika yang tidak perlu," katanya.
Terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Siti Zuhro merasa prihatin karena dari era Orde Baru sampai sekarang senantiasa hanya mendaur ulang isu kenaikan BBM, bahkan saat ini lebih gegap gempita.
Sementara itu Intsiawati Ayus mengatakan posisi DPD saat ini hanya bisa menerima. Menurut Ayus, DPD tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pembahasan APBN-P.
"Kebijakan yang implementasinya ke daerah, justru DPD tidak diberikan kesempatan memberikan masukan dan suaranya," kata Ayus.
(Sigit Pinardi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Sekarang ini sudah diendus, masyarakat melihat ada dusta di elit politik. Ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat," kata Siti Zuhro dalam diskusi Dialog Kenegaraan di Senayan Jakarta, Rabu.
Diskusi bertajuk "Kesiapan Daerah Atas Imbas Kenaikan BBM" yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menghadirkan pembicara anggota DPD Intsiawati Ayus, pengamat politik Siti Zuhro, dan ekonom Econit Hendri Saparini.
Lebih lanjut Siti Zuhro mengatakan jika ketidakpercayaan masyarakat terus meluas maka akan sangat berbahaya bagi bangsa ini. Menurut dia, dalam perjalanannya pemerintahan SBY-Boediono atau Kabinet Indonesia Bersatu II justru sangat diwarnai berbagai dinamika yang tidak perlu.
"Proses pembangunan pada akhir masa KIB II lebih banyak dinamika-dinamika yang tidak perlu," katanya.
Terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Siti Zuhro merasa prihatin karena dari era Orde Baru sampai sekarang senantiasa hanya mendaur ulang isu kenaikan BBM, bahkan saat ini lebih gegap gempita.
Sementara itu Intsiawati Ayus mengatakan posisi DPD saat ini hanya bisa menerima. Menurut Ayus, DPD tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pembahasan APBN-P.
"Kebijakan yang implementasinya ke daerah, justru DPD tidak diberikan kesempatan memberikan masukan dan suaranya," kata Ayus.
(Sigit Pinardi)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013