Ngabang, Kalbar (Antara Kalbar) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat mengajak masyarakat, Desa Sumedang, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, untuk peduli dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, baik alam maupun bencana akibat ulah manusia.
"Karena untuk penanganan bencana alam, tidak bisa dilakukan tanpa adanya partisipasi semua elemen masyarakat, sehingga perlu membentuk masyarakat peduli penanganan bencana, seperti yang dilakukan oleh HPI Agro di Desa Sumedang," kata Koordinator Posko BPBD Kalbar Jaman Prayogi di Ngabang, Kamis.
Jaman menjelaskan sekitar 80 persen wilayah Indonesia rentan bencana, sehingga perlu kerja sama antarinstansi dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik bencana alam, non alam, bencana sosial.
"Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah/internasional seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
Dunia usaha seperti HPI Agro yang bergerak dibidang perkebunan sawit juga dituntut kepedulian dalam mencegah dan penanggulangan bencana melalui program kepedulian sosialnya, kata Jaman.
"Pulau Kalimantan relatif aman dari bencana gempa bumi, tsunami, tetapi rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, serta angin puting beliung," ungkapnya.
Menurut Jaman, fokus BPBD Kalbar saat ini, penanganan sebelum bencana, bencana, dan setelah bencana, kegiatan saat ini sebelum bencana, berupa sosialisasi pada daerah yang rentan bencana.
"Kami sedang menyusun seperti simulasi kesiapan sebelum terjadi bencana, atau lebih baik mencegah daripada mengobati," ungkapnya.
"Hot spot" atau titik api di Kalbar umumnya sekarang alhamdulillah semakin menurun yang terus dilakukan pemantauan melalui Posko BPBD Kalbar.
"Kebakaran hutan di Kalbar tahun 1997 yang cukup hebat, yakni hampir dua bulan tidak bisa melihat matahari dengan prediksi kerugian sekitar Rp2,4 triliun," ungkapnya.
Saat ini penanganan bencana masih paradigma lama, yakni bertindak saat bencana terjadi, upaya pencegahan masih lemah, koordinasi antarinstansi masih perlu dipupuk, sistem logistik juga perlu dibenahi, serta sarana dan prasarana serta SDM penanganan bencana belum memadai.
"Dengan adanya BPBD, kedepannya diharapkan penanggulangan bencana melibatkan masyarakat, agar penanggulangan bencana lebih terkoordinir," katanya.
Dalam kesempatan itu, Koordinator Posko BPBD Kalbar mengajak masyarakat untuk bersama-sama untuk menjaga lingkungan, dan hutan. "Karena kalau hutan sudah rusak maka akan rawan terjadi bencana alam seperti banjir," kata Jaman.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Karena untuk penanganan bencana alam, tidak bisa dilakukan tanpa adanya partisipasi semua elemen masyarakat, sehingga perlu membentuk masyarakat peduli penanganan bencana, seperti yang dilakukan oleh HPI Agro di Desa Sumedang," kata Koordinator Posko BPBD Kalbar Jaman Prayogi di Ngabang, Kamis.
Jaman menjelaskan sekitar 80 persen wilayah Indonesia rentan bencana, sehingga perlu kerja sama antarinstansi dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik bencana alam, non alam, bencana sosial.
"Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah/internasional seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
Dunia usaha seperti HPI Agro yang bergerak dibidang perkebunan sawit juga dituntut kepedulian dalam mencegah dan penanggulangan bencana melalui program kepedulian sosialnya, kata Jaman.
"Pulau Kalimantan relatif aman dari bencana gempa bumi, tsunami, tetapi rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, serta angin puting beliung," ungkapnya.
Menurut Jaman, fokus BPBD Kalbar saat ini, penanganan sebelum bencana, bencana, dan setelah bencana, kegiatan saat ini sebelum bencana, berupa sosialisasi pada daerah yang rentan bencana.
"Kami sedang menyusun seperti simulasi kesiapan sebelum terjadi bencana, atau lebih baik mencegah daripada mengobati," ungkapnya.
"Hot spot" atau titik api di Kalbar umumnya sekarang alhamdulillah semakin menurun yang terus dilakukan pemantauan melalui Posko BPBD Kalbar.
"Kebakaran hutan di Kalbar tahun 1997 yang cukup hebat, yakni hampir dua bulan tidak bisa melihat matahari dengan prediksi kerugian sekitar Rp2,4 triliun," ungkapnya.
Saat ini penanganan bencana masih paradigma lama, yakni bertindak saat bencana terjadi, upaya pencegahan masih lemah, koordinasi antarinstansi masih perlu dipupuk, sistem logistik juga perlu dibenahi, serta sarana dan prasarana serta SDM penanganan bencana belum memadai.
"Dengan adanya BPBD, kedepannya diharapkan penanggulangan bencana melibatkan masyarakat, agar penanggulangan bencana lebih terkoordinir," katanya.
Dalam kesempatan itu, Koordinator Posko BPBD Kalbar mengajak masyarakat untuk bersama-sama untuk menjaga lingkungan, dan hutan. "Karena kalau hutan sudah rusak maka akan rawan terjadi bencana alam seperti banjir," kata Jaman.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013