Mempawah (Antara Kalbar) - Panitia Pengawas pemilihan kepala daerah Kabupaten Pontianak mengaku kekurangan personel untuk pengawasan lapangan yang saat ini hanya ada 67,jauh dari angka ideal yang mestinya satu pengawas di setiap tempat pemilihan suara.
"Saat ini kita sudah merekrut 67 orang pengawas pemilu lapangan dan 27 panitia pengawas kecamatan namun untuk idealnya satu TPS itu satu pengawas lapangan sehingga bisa meminimalisir kecurangan sebab hal tersebut paling riskan terjadi ditingkat KPPS," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pontianak, Kaharuddin, Selasa.
Panwaslu sudah berusaha mengajukan anggaran untuk merekrut personel secara maksimal namun hasilnya tidak memadai sehingga kondisi yang tersejadi seperti saat ini tapi hal tersebut bukanlah kendala karena jika masyarakat mendukung dan terlibat secara aktif untuk mengawasi agar pilkada ini berjalan dengan bersih dan benar.
Menurut Kahar potensi terjadinya kecurangan ini sebenarnya hal yang lazim terjadi tinggal bagaimana mengantisipasi hal tersebut agar tidak menimbulkan masalah yang lebih fatal, apalagi untuk Kabupaten Pontianak dengan kondisi geografis dan wilayah yang luas ini pasti menjadi point pendukung untuk hal tersebut.
Namun itu tak dirasakan sebagai kendala oleh pihaknya karena selain pengawas yang ada sudah berpengalaman juga dukungan serta kepedulian masyarakat cukup tinggi sehingga hal ini bisa menutupi kekurangan yang ada di Panwaslu.
"Kalau masyarakat mendukung saya yakin panwas akan terbantu meski jumlahnya tidak memadai seperti saat ini namun hasilnya akan maksimal karena baik bersifat informasi maupun laporan secara resmi hal itu bisa ditindak lanjuti oleh panwas sesuai dengan prosedur yang berlaku".
Pilkada ini milik semua masyarakat Kabupaten Pontianak karena siapapun kepala daerah yang dihasilkan dari prosesnya akan menentukan nasib daerah ini kedepan sehingga kalau masyarakat tidak peduli sangat disayangkan jika ada peserta yang berlaku curang dan bisa menjadi pemenang maka sama saja turut serta mendukung lahirnya pemimpin yang curang.
Selain itu kata Kahar untuk membuat proses Pilkada ini berjalan benar kuncinya hanya dua yaitu pelaksana nya yang tegas melaksanakan sesuai aturan dan pesertanya yang mengikuti aturan kalau itu sudah dijalankan tidak akan terjadi kecurangan baik itu pilkada, pileg maupun pilpres nanti pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Saat ini kita sudah merekrut 67 orang pengawas pemilu lapangan dan 27 panitia pengawas kecamatan namun untuk idealnya satu TPS itu satu pengawas lapangan sehingga bisa meminimalisir kecurangan sebab hal tersebut paling riskan terjadi ditingkat KPPS," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pontianak, Kaharuddin, Selasa.
Panwaslu sudah berusaha mengajukan anggaran untuk merekrut personel secara maksimal namun hasilnya tidak memadai sehingga kondisi yang tersejadi seperti saat ini tapi hal tersebut bukanlah kendala karena jika masyarakat mendukung dan terlibat secara aktif untuk mengawasi agar pilkada ini berjalan dengan bersih dan benar.
Menurut Kahar potensi terjadinya kecurangan ini sebenarnya hal yang lazim terjadi tinggal bagaimana mengantisipasi hal tersebut agar tidak menimbulkan masalah yang lebih fatal, apalagi untuk Kabupaten Pontianak dengan kondisi geografis dan wilayah yang luas ini pasti menjadi point pendukung untuk hal tersebut.
Namun itu tak dirasakan sebagai kendala oleh pihaknya karena selain pengawas yang ada sudah berpengalaman juga dukungan serta kepedulian masyarakat cukup tinggi sehingga hal ini bisa menutupi kekurangan yang ada di Panwaslu.
"Kalau masyarakat mendukung saya yakin panwas akan terbantu meski jumlahnya tidak memadai seperti saat ini namun hasilnya akan maksimal karena baik bersifat informasi maupun laporan secara resmi hal itu bisa ditindak lanjuti oleh panwas sesuai dengan prosedur yang berlaku".
Pilkada ini milik semua masyarakat Kabupaten Pontianak karena siapapun kepala daerah yang dihasilkan dari prosesnya akan menentukan nasib daerah ini kedepan sehingga kalau masyarakat tidak peduli sangat disayangkan jika ada peserta yang berlaku curang dan bisa menjadi pemenang maka sama saja turut serta mendukung lahirnya pemimpin yang curang.
Selain itu kata Kahar untuk membuat proses Pilkada ini berjalan benar kuncinya hanya dua yaitu pelaksana nya yang tegas melaksanakan sesuai aturan dan pesertanya yang mengikuti aturan kalau itu sudah dijalankan tidak akan terjadi kecurangan baik itu pilkada, pileg maupun pilpres nanti pungkasnya.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013