Pontianak (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson meminta agar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk di seluruh kabupaten/kota dengan dukungan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Keberadaan GTRA di tingkat kabupaten/kota akan memperkuat pelaksanaan reforma agraria yang sejalan dengan arahan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. GTRA harus segera dibentuk di setiap kabupaten/kota dengan dukungan alokasi APBD," kata Harisson dalam Rapat Koordinasi Akhir GTRA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 di Pontianak, Senin.
Menurutnya, sinkronisasi kegiatan reforma agraria dengan program pemerintah daerah juga menjadi kunci agar pelaksanaan reforma agraria berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Rapat Koordinasi Akhir GTRA ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan reforma agraria tahun 2024 dan menyusun langkah strategis menuju 2025.
Harisson menjelaskan bahwa reforma agraria bertujuan untuk mengatur penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah demi keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Reforma agraria harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu kendala yang kita hadapi adalah banyaknya masyarakat miskin yang belum memiliki sertifikat tanah, yang menjadi hambatan dalam program-program pemerintah, seperti bedah rumah,” kata Harisson.
Ia juga mengingatkan pentingnya integrasi program reforma agraria dengan kebijakan pembangunan daerah agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Pj Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai instansi terkait untuk mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria.
“Kolaborasi melalui GTRA akan memastikan sinkronisasi program antar-kementerian, lembaga, serta organisasi perangkat daerah (OPD). Ini juga menjadi bagian dari Asta Cita Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan dan memperbaiki kesejahteraan petani,” tuturnya.
Harisson mengapresiasi kinerja Kalimantan Barat dalam optimalisasi lahan produktif yang berhasil meraih peringkat kedua nasional. Ia berharap capaian ini menjadi motivasi bagi kabupaten/kota untuk aktif menyediakan lahan bersertifikat sebagai langkah awal pelaksanaan reforma agraria.
"Dengan evaluasi yang mendalam dan langkah strategis yang matang, saya yakin reforma agraria akan semakin efektif. GTRA di tingkat kabupaten/kota harus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan program reforma agraria yang berkelanjutan,," katanya.
