Sintang (Antara Kalbar) - Anggota DPR RI dapil Kalbar, Zulfadli menegaskan tunjangan profesi guru yang masih kurang dan belum dibayarkan akan segera dibayarkan oleh pemerintah pusat paling lambat akhir tahun ini.

Zulfadli menyatakan hal itu dalam acara halal bihalal PGRI Sintang, Jumat (13/9).

Dia mengatakan di seluruh Indonesia, ada sekitar Rp10 triliun dana tunjangan profesi yang belum tersalurkan. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan manajemen dan sekarang sedang diaudit BPK RI. “Kami sepakat dengan Menteri bahwa hasil audit BPK akan selesai Oktober dan hak-hak guru harus dibayarkan,” katanya.

Zulfadli mengatakan tidak tersalurkannya tunjangan profesi guru disebabkan kacaunya pendataan. Guru yang menerima tunjangan dengan uang yang tersedia tidak sama. Akhirnya, ada beberapa daerah yang masih mengendapkan anggaran tersebut. “Seharusnya kalaupun kurang dibayarkan saja. Tapi ini ternyata diendapkan,” ujarnya.

Dia mengatakan Komisi X sudah meminta BPK mengaudit pengendapan tunjangan profesi ini dan jika ditemukan penyimpangan harus segera diproses. “Tapi hak guru tetap dibayarkan,” tegasnya lagi.

Selain memberi kabar gembira soal tunjangan guru, Zulfadli juga menyampaikan sertifikasi guru harus selesai di tahun 2015. Tahun depan sebanyak 500.000 guru akan mengikuti sertifikasi guru. “Kewajiban pemeritah untuk menyelesaikan sertifikasi guru ini sebab telah diatur dalam UU dan PP tentang guru,” katanya.

Dia menegaskan persoalan pendidikan tidak hanya terjadi di Kalbar tapi di seluruh daerah di Indonesia. Dikatakannya, mulai tahun ajaran 2013 kemarin, sekolah menengah akan mendapatkan BOS sebesar Rp1 juta per siswa per tahunnya. Bantuan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak didik yang telah menuntaskan pendidikan dasarnya agar bisa melanjutkan ke pendidikan menengah.

“Program pendidikan dasar secara nasional sudah tuntas karena mencapai angka 97 persen. Mereka yang telah tamat SMP harus diberikan kesempatan yang luas untuk bisa mengenyam pendidikan menengah sehingga pendidikan menengah tidak hanya bisa dinikmati orang-orang yang mampu saja,” jelasnya.

Zulfadli mengatakan dana untuk BOS sekolah menengah baik SMA, SMK maupun MA akan ditingkatkan lagi tahun depan karena biaya pendidikan menengah itu mahal, apalagi untuk SMK dan tidak cukup hanya Rp1 juta saja. Dikatakannya, hasil perhitungan para ahli, besaran biaya pendidikan menengah minimal Rp2 juta. “Ini menjadi tugas kami di Komisi X. Lama belajar masyarakat harus ditingkatkan terus,” tegasnya.

Dikatakan Zulfadli, APK di beberapa kabupaten di Kalbar memang masih rendah dan di bawah 75 persen tapi tidak termasuk Kabupaten Sintang. Zulfadli menegaskan salah satu upaya percepatan menuntaskan pendidikan dasar, pemerintah sudah menetapkan tahun 2014 akan dibangun asrama siswa dan rumah guru di daerah-daerah terpencil, pedalaman termasuk daerah perbatasan. “Program ini sudah kami sepakati dalam rapat,” ungkapnya.

Selama ini, lanjutnya para guru di daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan tidak memiliki rumah dinas sehingga sebagian dari mereka tinggal di perpustakaan dan ruang-ruang kelas. “Bagaimana guru mau mengajar dengan baik kalau rumahnya saja harus di ruang kelas,” ujarnya.

Pewarta: Tantra Nur Andi

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013