Surabaya (Antara Kalbar) - Kementerian Pertahananan (Kemenhan) RI dengan melibatkan seluruh komponen bangsa mengantisipasi ancaman perang cyber atau dunia maya yang mulai marak ditandai terjadinya pembobolan situs milik lembaga-lembaga pemerintah.
Hal itu disampaikan Direktur Komponen Pendukung, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kemenhan RI, Bennyta Suryo Septanto, pada seminar "Grand Design Cyber Defence" di Hotel Ibis Surabaya, Senin.
"Kami menyadari betul ancaman semacam itu perlu diantisipasi. Sebab, sekarang ini perang tidak hanya berbentuk pengerahan militer, melainkan sudah melibatkan dunia maya atau cyber," katanya pada seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan RI.
Disebutkan bahwa berdasarkan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, maka dirasa perlu melibatkan seluruh komponen bangsa dalam mempersiapkan diri menghadapi kejahatan dunia maya tersebut.
"Kami juga mengharapkan pemerintah daerah turut mempersiapkan diri mengantisipasi ancaman kejahatan melalui dunia maya atau internet itu," ujar Bennyta.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan pemanfaatan teknologi untuk penunjang kinerja dan pelayanan masyarakat di pemerintahannya wajib dibarengi dengan sistem keamanan yang memadai guna mengantisipasi ancaman perang cyber.
Ia mengatakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pembangunan. Sebab, terpaan kecanggihan teknologi telah menyentuh seluruh aspek. "Menyadari hal tersebut, kami sejak 2002 intensif melibatkan TIK dalam skenario kinerja pemerintahan," ujarnya.
Menurut dia, Gerakan "melek teknologi" di jajaran Pemkot Surabaya diawali penerapan "Government Resources Management System" (GRMS) atau sistem manajemen pemerintahan.
Sistem yang murni digagas Pemkot Surabaya itu, mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan, mulai dari lelang/pengadaan barang dan jasa, perencanaan, penyusunan anggaran, pengawasan, hingga evaluasi, semuanya dilaksanakan melalui mekanisme "online".
"Jadi, seluruh proses sudah ada sistemnya sehingga meminimalisir segala bentuk kecurangan. Bahkan, model ini (GRMS) sekarang dijadikan acuan sistem lelang nasional," kata Wali Kota Risma.
Setelah sukses diterapkan dalam sistem pemerintahan, lanjut dia, pemkot kemudian membawa konsep pemanfaatan teknologi ini untuk pelayanan publik melalui program "Surabaya Single Window" (SSW) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan permohonan perizinan secara "online".
Dengan adanya SSW, kata dia, diharapkan mampu memangkas alur birokrasi sehingga perizinan bisa lebih cepat selesai. Disamping itu, para pemohon bisa mengurus perizinan langsung dari rumah masing-masing secara online.
Risma mengakui, teknologi mampu membuat kinerja pemerintah kota menjadi lebih hemat dan efisien. Di sisi lain, sistem yang sudah diterapkan perlu dijaga sekuritas atau keamanannya. Hal itu untuk menjamin agar sistem yang digunakan untuk mendukung kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik berjalan optimal.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, Antiek Sugiharti, menyatakan, sebagai langkah pengamanan pihaknya melakukan sejumlah prosedur secara administratif dan teknologi.
Prosedur pengamanan tersebut sesuai dengan standar operasional yang selama ini dijalankan. "Kami menjaga aplikasi dan database ini demi pelayanan masyarakat yang optimal," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Hal itu disampaikan Direktur Komponen Pendukung, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kemenhan RI, Bennyta Suryo Septanto, pada seminar "Grand Design Cyber Defence" di Hotel Ibis Surabaya, Senin.
"Kami menyadari betul ancaman semacam itu perlu diantisipasi. Sebab, sekarang ini perang tidak hanya berbentuk pengerahan militer, melainkan sudah melibatkan dunia maya atau cyber," katanya pada seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan RI.
Disebutkan bahwa berdasarkan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, maka dirasa perlu melibatkan seluruh komponen bangsa dalam mempersiapkan diri menghadapi kejahatan dunia maya tersebut.
"Kami juga mengharapkan pemerintah daerah turut mempersiapkan diri mengantisipasi ancaman kejahatan melalui dunia maya atau internet itu," ujar Bennyta.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan pemanfaatan teknologi untuk penunjang kinerja dan pelayanan masyarakat di pemerintahannya wajib dibarengi dengan sistem keamanan yang memadai guna mengantisipasi ancaman perang cyber.
Ia mengatakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pembangunan. Sebab, terpaan kecanggihan teknologi telah menyentuh seluruh aspek. "Menyadari hal tersebut, kami sejak 2002 intensif melibatkan TIK dalam skenario kinerja pemerintahan," ujarnya.
Menurut dia, Gerakan "melek teknologi" di jajaran Pemkot Surabaya diawali penerapan "Government Resources Management System" (GRMS) atau sistem manajemen pemerintahan.
Sistem yang murni digagas Pemkot Surabaya itu, mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan, mulai dari lelang/pengadaan barang dan jasa, perencanaan, penyusunan anggaran, pengawasan, hingga evaluasi, semuanya dilaksanakan melalui mekanisme "online".
"Jadi, seluruh proses sudah ada sistemnya sehingga meminimalisir segala bentuk kecurangan. Bahkan, model ini (GRMS) sekarang dijadikan acuan sistem lelang nasional," kata Wali Kota Risma.
Setelah sukses diterapkan dalam sistem pemerintahan, lanjut dia, pemkot kemudian membawa konsep pemanfaatan teknologi ini untuk pelayanan publik melalui program "Surabaya Single Window" (SSW) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan permohonan perizinan secara "online".
Dengan adanya SSW, kata dia, diharapkan mampu memangkas alur birokrasi sehingga perizinan bisa lebih cepat selesai. Disamping itu, para pemohon bisa mengurus perizinan langsung dari rumah masing-masing secara online.
Risma mengakui, teknologi mampu membuat kinerja pemerintah kota menjadi lebih hemat dan efisien. Di sisi lain, sistem yang sudah diterapkan perlu dijaga sekuritas atau keamanannya. Hal itu untuk menjamin agar sistem yang digunakan untuk mendukung kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik berjalan optimal.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, Antiek Sugiharti, menyatakan, sebagai langkah pengamanan pihaknya melakukan sejumlah prosedur secara administratif dan teknologi.
Prosedur pengamanan tersebut sesuai dengan standar operasional yang selama ini dijalankan. "Kami menjaga aplikasi dan database ini demi pelayanan masyarakat yang optimal," ujarnya.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013