Semarang (Antara Kalbar) - Anggota Komisi I (Bidang Informasi) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo merasa miris Televisi Republik Indonesia (TVRI) dikelola secara tidak profesional.
"Jujur saja saya sebagai anggota Komisi I secara pribadi merasa miris melihat TV publik dikelola secara tidak profesional oleh orang-orang yang menurut saya tidak paham betul soal esensi TV publik dan nilai kebangsaan," katanya melalui pesan elektroniknya kepada Antara di Semarang, Selasa.
Tjahjo yang juga Sekretaris DPP PDI Perjuangan mengemukakan hal itu terkait dengan permasalahan di tubuh televisi tersebut, termasuk polemik pascapenayangan siaran tunda konvensi Partai Demokrat selama kurang lebih dua jam mulai pukul 22.30 WIB pada 15 September 2013.
Alumnus Fakultas Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu lantas memberikan sejumlah masukan mengenai permasalahan TVRI yang tak kunjung selesai selama bertahun-tahun, mulai dari rekrutmen direksi hingga "fit and proper test" (uji kelayakan dan kepatutan).
"Saya memandang permasalahan tersebut bersumber dari awal proses 'recruitment' direksi yang tidak tepat dan tidak terbuka sehingga sarat dengan muatan kepentingan, subjektivitas Dewan Pengawas TVRI, dan 'like or dislike'," ucapnya.
Proses rekrutmen, menurut Tjahjo, seharusnya dilakukan dengan membuat kriteria untuk masing-masing direktur dengan konsultasi terlebih dahulu dengan Komisi I DPR RI, seperti dalam "recruitment" Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Sekjen DPP PDI Perjuangan itu juga memandang perlu membentuk lima panitia ad hoc independen yang akan melakukan seleksi administrasi dan semua persyaratan calon direksi.
"Jangan sampai calon-calon yang bagus dihambat dalam proses awal," kata Tjahjo yang juga calon anggota DPR RI periode 2014--2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal).
Setelah itu, di-"fit and proper" oleh Dewas TVRI. Dengan tahapan proses tersebut, menurut Tjahjo, akan meminimalisasi keputusan yang subjektif.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Jujur saja saya sebagai anggota Komisi I secara pribadi merasa miris melihat TV publik dikelola secara tidak profesional oleh orang-orang yang menurut saya tidak paham betul soal esensi TV publik dan nilai kebangsaan," katanya melalui pesan elektroniknya kepada Antara di Semarang, Selasa.
Tjahjo yang juga Sekretaris DPP PDI Perjuangan mengemukakan hal itu terkait dengan permasalahan di tubuh televisi tersebut, termasuk polemik pascapenayangan siaran tunda konvensi Partai Demokrat selama kurang lebih dua jam mulai pukul 22.30 WIB pada 15 September 2013.
Alumnus Fakultas Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu lantas memberikan sejumlah masukan mengenai permasalahan TVRI yang tak kunjung selesai selama bertahun-tahun, mulai dari rekrutmen direksi hingga "fit and proper test" (uji kelayakan dan kepatutan).
"Saya memandang permasalahan tersebut bersumber dari awal proses 'recruitment' direksi yang tidak tepat dan tidak terbuka sehingga sarat dengan muatan kepentingan, subjektivitas Dewan Pengawas TVRI, dan 'like or dislike'," ucapnya.
Proses rekrutmen, menurut Tjahjo, seharusnya dilakukan dengan membuat kriteria untuk masing-masing direktur dengan konsultasi terlebih dahulu dengan Komisi I DPR RI, seperti dalam "recruitment" Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Sekjen DPP PDI Perjuangan itu juga memandang perlu membentuk lima panitia ad hoc independen yang akan melakukan seleksi administrasi dan semua persyaratan calon direksi.
"Jangan sampai calon-calon yang bagus dihambat dalam proses awal," kata Tjahjo yang juga calon anggota DPR RI periode 2014--2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal).
Setelah itu, di-"fit and proper" oleh Dewas TVRI. Dengan tahapan proses tersebut, menurut Tjahjo, akan meminimalisasi keputusan yang subjektif.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013