Jakarta (ANTARA Kalbar) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mempercepat penyelesaian rencana tata ruang untuk wilayah perbatasan dan nantinya akan dijadikan acuan dalam pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan lindung.
"Saat ini sedang disusun rencana tata ruang wilayah perbatasan, tahun ini kami intensifkan penyelesaiannya dan diharapkan pada akhir tahun bisa ditanda tangani oleh Presiden," kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Suhatmansyah, di sela-sela rakernas Kadin Indonesia, di Jakarta, Senin.
Suhatmansyah mengatakan, nantinya, dengan ditandatanganinya rencana tata ruang wilayah perbatasan tersebut, akan dijadikan acuan dalam pembangunan wilayah perbatasan yang sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar karena arus barang cukup besar.
"Di wilayah perbatasan banyak juga wilayah hutan lindung, oleh karena itu perlu adanya penyelarasan pembangunan untuk wilayah tersebut agar kelestarian lingkungan tetap terjaga," tambah Suhatmansyah.
Menurut Suhatmansyah, dengan adanya hutan lindung yang banyak berada di wilayah perbatasan, perlu adanya koordinasi dengan Kementerian Kehutanan agar kelestarian lingkungan tidak dikorbankan akibat adanya investasi-investasi di wilayah perbatasan.
"Dengan Kementerian Kehutanan tidak ada masalah, yang penting kelestarian terus kita jaga. Fungsi lingkungan jangan terganggu," kata Suhatmansyah.
Suhatmansyah menjelaskan, dalam rencana tata ruang tersebut, nantinya akan mencakup pola ruang yang menjelaskan tentang peruntukan lahan, dan juga struktur ruang yang menjelaskan masalah terkait dengan pembangunan jaringan.
"Seperti apabila kita harus membangun akses jalan yang melalui wilayah hutan lindung, ada beberapa langkah untuk melakukan rekayasa namun tetap menjaga ekosistemnya," kata Suhatmansyah.
BNPP sendiri memiliki misi diantaranya untuk mempercepat penyelesaian garis batas antar negara dan negara tetangga, mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasioal dan internasional, dan menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Saat ini sedang disusun rencana tata ruang wilayah perbatasan, tahun ini kami intensifkan penyelesaiannya dan diharapkan pada akhir tahun bisa ditanda tangani oleh Presiden," kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Suhatmansyah, di sela-sela rakernas Kadin Indonesia, di Jakarta, Senin.
Suhatmansyah mengatakan, nantinya, dengan ditandatanganinya rencana tata ruang wilayah perbatasan tersebut, akan dijadikan acuan dalam pembangunan wilayah perbatasan yang sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar karena arus barang cukup besar.
"Di wilayah perbatasan banyak juga wilayah hutan lindung, oleh karena itu perlu adanya penyelarasan pembangunan untuk wilayah tersebut agar kelestarian lingkungan tetap terjaga," tambah Suhatmansyah.
Menurut Suhatmansyah, dengan adanya hutan lindung yang banyak berada di wilayah perbatasan, perlu adanya koordinasi dengan Kementerian Kehutanan agar kelestarian lingkungan tidak dikorbankan akibat adanya investasi-investasi di wilayah perbatasan.
"Dengan Kementerian Kehutanan tidak ada masalah, yang penting kelestarian terus kita jaga. Fungsi lingkungan jangan terganggu," kata Suhatmansyah.
Suhatmansyah menjelaskan, dalam rencana tata ruang tersebut, nantinya akan mencakup pola ruang yang menjelaskan tentang peruntukan lahan, dan juga struktur ruang yang menjelaskan masalah terkait dengan pembangunan jaringan.
"Seperti apabila kita harus membangun akses jalan yang melalui wilayah hutan lindung, ada beberapa langkah untuk melakukan rekayasa namun tetap menjaga ekosistemnya," kata Suhatmansyah.
BNPP sendiri memiliki misi diantaranya untuk mempercepat penyelesaian garis batas antar negara dan negara tetangga, mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasioal dan internasional, dan menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013