Jakarta (Antara Kalbar) - Kementerian Pertanian mengungkapkan hingga saat ini dari 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia baru 193 daerah yang menetapkan lahan pertanian berkelanjutan.
Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Rabu, menilai kondisi tersebut menunjukkan tingkat kesadaran bupati maupun wali kota untuk melindungi lahan pertanian di wilayahnya dari alih fungsi ke non-pertanian masih sangat rendah.
"Ini sangat mengkuatirkan, apalagi tingkat konversi atau alih fungsi lahan pertanian di daerah sangat tinggi yakni 100 ribu hektare per tahun," katanya ketika memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi persiapan penyelenggaraan Penas Petani Nelayan XIV yang akan digelar di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 7-12 Juni 2014.
Mentan menyatakan, saat ini sebenarnya sudah ada Undang-undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni UU No 41 tahun 2009 untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian.
Namun demikian, lanjutnya, implementasi di daerah untuk menetapkan lahan-lahan pertanian yang layak dilindungi tersebut bukan menjadi wewenang Menteri Pertanian, tetapi memerlukan Peraturan Daerah.
"Kami sudah menyerukan ke bupati maupun walikota di seluruh Indonesia agar segera menetapkan Perda untuk melindungi lahan pertanian di wilayahnya," ucapnya.
Oleh karena itu, Suswono menyatakan, pihaknya mengusulkan kepada Presiden agar mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) mengenai moratorium atau penghentian terhadap izin penggunaan lahan pertanian untuk nonpertanian.
"Dengan moratorium ini diharapkan agar lahan-lahan pertanian tidak dikonversi," ujarnya.
Pada kesempatan itu Mentan juga menyatakan, saat ini luas kepemilikan lahan pertanian petani di Indonesia sangat sempit yakni hanya 0,3 hektare, sedangkan di Thailand telah mencapai 3 hektare per petani.
Sementara itu, lanjutnya, luas panen padi di Tanah Air sekitar 13,5 juta hektare, sedangkan di Thailand yang penduduknya lebih sedikit serta wilayah lebih kecil mencapai 9 juta hektare.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Rabu, menilai kondisi tersebut menunjukkan tingkat kesadaran bupati maupun wali kota untuk melindungi lahan pertanian di wilayahnya dari alih fungsi ke non-pertanian masih sangat rendah.
"Ini sangat mengkuatirkan, apalagi tingkat konversi atau alih fungsi lahan pertanian di daerah sangat tinggi yakni 100 ribu hektare per tahun," katanya ketika memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi persiapan penyelenggaraan Penas Petani Nelayan XIV yang akan digelar di Kabupaten Malang, Jawa Timur, 7-12 Juni 2014.
Mentan menyatakan, saat ini sebenarnya sudah ada Undang-undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni UU No 41 tahun 2009 untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian.
Namun demikian, lanjutnya, implementasi di daerah untuk menetapkan lahan-lahan pertanian yang layak dilindungi tersebut bukan menjadi wewenang Menteri Pertanian, tetapi memerlukan Peraturan Daerah.
"Kami sudah menyerukan ke bupati maupun walikota di seluruh Indonesia agar segera menetapkan Perda untuk melindungi lahan pertanian di wilayahnya," ucapnya.
Oleh karena itu, Suswono menyatakan, pihaknya mengusulkan kepada Presiden agar mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) mengenai moratorium atau penghentian terhadap izin penggunaan lahan pertanian untuk nonpertanian.
"Dengan moratorium ini diharapkan agar lahan-lahan pertanian tidak dikonversi," ujarnya.
Pada kesempatan itu Mentan juga menyatakan, saat ini luas kepemilikan lahan pertanian petani di Indonesia sangat sempit yakni hanya 0,3 hektare, sedangkan di Thailand telah mencapai 3 hektare per petani.
Sementara itu, lanjutnya, luas panen padi di Tanah Air sekitar 13,5 juta hektare, sedangkan di Thailand yang penduduknya lebih sedikit serta wilayah lebih kecil mencapai 9 juta hektare.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013