Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Hary Tanoesoedibjo mendesak permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 secepatnya diselesaikan mengingat waktu pelaksanaan yang semakin dekat.
"Kami menginginkan ada suatu penyelesaian terkait masalah DPT, yang hingga kini masih belum jelas," kata Hary Tanoesoedibjo saat memberikan pembekalan caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat, DPRD kabupaten/kota se-Kalbar di Pontianak, Kamis.
Ia mengatakan, sekarang penyelesaian masalah DPT masih menggantung. "Dengan belum adanya NIK, artinya permasalahan DPT Pemilu 2014 belum selesai," ujar Hary.
Dia menambahkan, pihaknya memberi instruksi kepada kader Hanura se-Indonesia untuk memantau permasalahan terkait DPT Pemilu 2014 tersebut.
Sebelumnya, Komisioner KPU, Hadar Gumay di Jakarta, Selasa (5/11) menyatakan, sedikitnya tujuh juta pemilih pada DPT masih bermasalah dengan data kependudukan sehingga perlu dilakukan pemutakhiran bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Sebenarnya dari 10,4 juta pemilih bermasalah sudah turun hingga sekarang tinggal sedikitnya tujuh juta. Kami akan mendapatkan lagi sebagian, hanya yang tidak bisa kami dapatkan (pemilihnya) adalah yang belum pernah punya (NIK) sama sekali," katanya.
(A057/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kami menginginkan ada suatu penyelesaian terkait masalah DPT, yang hingga kini masih belum jelas," kata Hary Tanoesoedibjo saat memberikan pembekalan caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat, DPRD kabupaten/kota se-Kalbar di Pontianak, Kamis.
Ia mengatakan, sekarang penyelesaian masalah DPT masih menggantung. "Dengan belum adanya NIK, artinya permasalahan DPT Pemilu 2014 belum selesai," ujar Hary.
Dia menambahkan, pihaknya memberi instruksi kepada kader Hanura se-Indonesia untuk memantau permasalahan terkait DPT Pemilu 2014 tersebut.
Sebelumnya, Komisioner KPU, Hadar Gumay di Jakarta, Selasa (5/11) menyatakan, sedikitnya tujuh juta pemilih pada DPT masih bermasalah dengan data kependudukan sehingga perlu dilakukan pemutakhiran bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Sebenarnya dari 10,4 juta pemilih bermasalah sudah turun hingga sekarang tinggal sedikitnya tujuh juta. Kami akan mendapatkan lagi sebagian, hanya yang tidak bisa kami dapatkan (pemilihnya) adalah yang belum pernah punya (NIK) sama sekali," katanya.
(A057/T011)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013