Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie mengatakan keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu 2014 akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaranya.
"Kalau Mahkamah Konstitusi bermasalah, jangan mengompori masyarakat, atau jangan gara-gara di KPU, lalu kita syukuri," kata Jimly Asshidiqie saat sosialisasi DKPP di Pontianak, Jumat.
Ia mengingatkan, kalau MK tidak dipercaya masyarakat, maka penyelenggara pemilu juga mengalami hal yang sama. "Karena penyelenggaraan pemilu merupakan sektor hulunya. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus saling topang agar `distrust` tidak makin meluas," ujar dia.
Saat ini, lanjut dia, Pemilu memasuki tahap konsolidasi dari era demokrasi yang tengah dibangun.
Ia menjelaskan, ada tiga presiden yang berjasa dalam masa transisi Indonesia saat berdemokrasi.
Yakni BJ Habibie selaku peletak dasar demokrasi, Abdurrahman Wahid yang mengamandemen UUD, dan Megawati Soekarno Putri yang menyiapkan perubahan dalam pemilihan presiden.
Megawati pun ikut dalam perubahan pemilihan presiden yang menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pada Pemilu 2004.
"Periode Susilo Bambang Yudhoyono merupakan periode mengisi demokrasi. Dan ini periode awal praktik demokrasi pascareformasi," katanya.
Ia mengakui, selama periode tersebut ada kelebihan dan kekurangan yang terus dibenahi.
"Maka dibutuhkan satu periode lagi untuk konsolidasi," kata dia.
Untuk itu, ujar mantan Ketua MK tersebut, kalau muncul apatisme terhadap politik, yang meluas ke penyelenggara termasuk MK, akan berbahaya.
Ia mengajak saat ini menjadi bahan untuk mengembalikan kepercayaan semua pihak.
"Bagaimana KPU dan Bawaslu setidak-tidaknya meyakinkan peserta pemilu, layani dengan sebaik-baiknya, yakinkan semua pihak bahwa penyelenggara tidak berpihak," katanya menegaskan.
Ia mencontohkan untuk kisruh Daftar Pemilih Tetap, baik KPU maupun pemerintah sama-sama mempunyai sumbangan atas kesalahan yang muncul.
"Jadi, tidak ada yang secara moral dapat menyalahkan yang lain," katanya. Misalnya di DP4 ada nama penduduk yang belum masuk itu merupakan kesalahan Kemendagri. Namun ada pula nama di DP4 tetapi tidak muncul di DPT. "(Kesalahan) ini sumbangan KPU," kata dia.
Ia mengingatkan yang terpenting jangan ada yang menyalahgunakan ada yg salah gunakan ini dan mendapat keuntungan.
"KPU dan Bawaslu harus dekati semua parpol, dengan jarak yang sama," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kalau Mahkamah Konstitusi bermasalah, jangan mengompori masyarakat, atau jangan gara-gara di KPU, lalu kita syukuri," kata Jimly Asshidiqie saat sosialisasi DKPP di Pontianak, Jumat.
Ia mengingatkan, kalau MK tidak dipercaya masyarakat, maka penyelenggara pemilu juga mengalami hal yang sama. "Karena penyelenggaraan pemilu merupakan sektor hulunya. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus saling topang agar `distrust` tidak makin meluas," ujar dia.
Saat ini, lanjut dia, Pemilu memasuki tahap konsolidasi dari era demokrasi yang tengah dibangun.
Ia menjelaskan, ada tiga presiden yang berjasa dalam masa transisi Indonesia saat berdemokrasi.
Yakni BJ Habibie selaku peletak dasar demokrasi, Abdurrahman Wahid yang mengamandemen UUD, dan Megawati Soekarno Putri yang menyiapkan perubahan dalam pemilihan presiden.
Megawati pun ikut dalam perubahan pemilihan presiden yang menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pada Pemilu 2004.
"Periode Susilo Bambang Yudhoyono merupakan periode mengisi demokrasi. Dan ini periode awal praktik demokrasi pascareformasi," katanya.
Ia mengakui, selama periode tersebut ada kelebihan dan kekurangan yang terus dibenahi.
"Maka dibutuhkan satu periode lagi untuk konsolidasi," kata dia.
Untuk itu, ujar mantan Ketua MK tersebut, kalau muncul apatisme terhadap politik, yang meluas ke penyelenggara termasuk MK, akan berbahaya.
Ia mengajak saat ini menjadi bahan untuk mengembalikan kepercayaan semua pihak.
"Bagaimana KPU dan Bawaslu setidak-tidaknya meyakinkan peserta pemilu, layani dengan sebaik-baiknya, yakinkan semua pihak bahwa penyelenggara tidak berpihak," katanya menegaskan.
Ia mencontohkan untuk kisruh Daftar Pemilih Tetap, baik KPU maupun pemerintah sama-sama mempunyai sumbangan atas kesalahan yang muncul.
"Jadi, tidak ada yang secara moral dapat menyalahkan yang lain," katanya. Misalnya di DP4 ada nama penduduk yang belum masuk itu merupakan kesalahan Kemendagri. Namun ada pula nama di DP4 tetapi tidak muncul di DPT. "(Kesalahan) ini sumbangan KPU," kata dia.
Ia mengingatkan yang terpenting jangan ada yang menyalahgunakan ada yg salah gunakan ini dan mendapat keuntungan.
"KPU dan Bawaslu harus dekati semua parpol, dengan jarak yang sama," kata dia.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013