Sintang (Antara Kalbar) - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sintang 2014 telah diketuk palu secara sah oleh DPRD Kabupaten Sintang pada November ini, lebih cepat daripada akhir tahun.
Namun sayangnya pensahan APBD lebih cepat itu tetap saja pelaksanaan proyek pembangunan sering molor seperti yang terjadi dalam APBD Sintang tahun 2013 ini.
Bupati Sintang, Milton Crosby menyampaikan ada beberapa hambatan yang membuat pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Sintang seringkali molor alias telat. Namun yang terpenting bagi Milton saat ini, pelaksanaan pembahasan RAPBD 2014 ini telah rampung dan sesuai dengan prosedur yang ada.
“RAPBD Kabupaten Sintang tahun 2014 ini nantinya akan dievaluasi dahulu oleh Gubernur Kalbar. Kami tidak tahu berapa lama evaluasi tersebut. Entah sebulan atau dua bulan baru selesai. Maunya saya kalau sudah ketuk palu, Januari sudah bisa kerja tapi ada syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi,†katanya.
Bupati menegaskan dalam jadwal penganggaran tetap akan mengejar tepat waktu. Kemoloran yang terjadi di tahun 2013 ini, kata Milton, disebabkan beberapa faktor mulai dari kemampuan ULP (Unit Layanan Pengadaan), standar harga yang harus disesuaikan agar tidak terjadi mark up dan untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran yang terjadi. Belum lagi persoalan Pemkab Sintang sudah menyiapkan kontraktor tapi ada kendala yang dialami kontraktornya seperti tidak mempunyai alat berat, pengaruh cuaca dan sebagainya.
“Semua itu sebenarnya alasan klasik dan tidak perlu terjadi jika semua pihak mau dengan tulus ikhlas berkomitmen kuat untuk segera mengerjakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ada,†tegas Milton.
Milton meminta semua pihak berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di Kabupaten Sintang. Baik itu SKPD maupun dunia usaha. Dia juga mengakui seringkali terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek DAK. Keterlambatan ini kata Milton disebabkan harus menunggu Juklak dan Juknis dari pemerintah pusat.
“Untuk itu, saya minta SKPD proaktif melakukan cek silang ke pemerintah pusat tentang juklak dan juknis proyek-proyek DAK (Dana Alokasi Khusus). Sebab kalau belum ada juklak dan juknisnya walau dana sudah ada kami tidak berani kerja,†katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Namun sayangnya pensahan APBD lebih cepat itu tetap saja pelaksanaan proyek pembangunan sering molor seperti yang terjadi dalam APBD Sintang tahun 2013 ini.
Bupati Sintang, Milton Crosby menyampaikan ada beberapa hambatan yang membuat pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Sintang seringkali molor alias telat. Namun yang terpenting bagi Milton saat ini, pelaksanaan pembahasan RAPBD 2014 ini telah rampung dan sesuai dengan prosedur yang ada.
“RAPBD Kabupaten Sintang tahun 2014 ini nantinya akan dievaluasi dahulu oleh Gubernur Kalbar. Kami tidak tahu berapa lama evaluasi tersebut. Entah sebulan atau dua bulan baru selesai. Maunya saya kalau sudah ketuk palu, Januari sudah bisa kerja tapi ada syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi,†katanya.
Bupati menegaskan dalam jadwal penganggaran tetap akan mengejar tepat waktu. Kemoloran yang terjadi di tahun 2013 ini, kata Milton, disebabkan beberapa faktor mulai dari kemampuan ULP (Unit Layanan Pengadaan), standar harga yang harus disesuaikan agar tidak terjadi mark up dan untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran yang terjadi. Belum lagi persoalan Pemkab Sintang sudah menyiapkan kontraktor tapi ada kendala yang dialami kontraktornya seperti tidak mempunyai alat berat, pengaruh cuaca dan sebagainya.
“Semua itu sebenarnya alasan klasik dan tidak perlu terjadi jika semua pihak mau dengan tulus ikhlas berkomitmen kuat untuk segera mengerjakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ada,†tegas Milton.
Milton meminta semua pihak berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di Kabupaten Sintang. Baik itu SKPD maupun dunia usaha. Dia juga mengakui seringkali terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek DAK. Keterlambatan ini kata Milton disebabkan harus menunggu Juklak dan Juknis dari pemerintah pusat.
“Untuk itu, saya minta SKPD proaktif melakukan cek silang ke pemerintah pusat tentang juklak dan juknis proyek-proyek DAK (Dana Alokasi Khusus). Sebab kalau belum ada juklak dan juknisnya walau dana sudah ada kami tidak berani kerja,†katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013