Sintang (Antara Kalbar) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sintang, Ginidie meminta para PKL di Jalan Katamso turut mencintai Kota Sintang dengan cara tidak membuka tempat karaoke atau warung remang-remang.
Ginidie berharap para pengurus PKL Jalan Katamso dapat mengawasi para PKL di kawasan tersebut agar tidak membuka warung remang-remang seperti tempat karaoke dan tempat prostitusi. “Pengurus PKL harusnya turut mengawasi para PKL yang membuka lapak kelap kelip,†pintanya.
Dia menyampaikan penataan PKL di Kota Sintang harus segera dilaksanakan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang agar kota ini tidak menjadi semrawut.
Ginidie menyambut baik rencana Disperindagkop menyiapkan tempat bagi para PKL untuk berdagang. Namun dia mengingatkan penyiapan tempat untuk para PKL ini harus dikomunikasikan dengan pengurus PKL. “Penataan PKL di Kota Sintang harus dilakukan agar kota ini menjadi indah,†katanya.
Ginidie menyarankan Pemkab Sintang membuat kawasan khusus bagi para PKL. Silahkan Pemkab Sintang menentukan kawasan mana yang cocok untuk para PKL. Tapi ingat dalam menyiapkan tempat bagi para PKL, Pemkab Sintang harus berkomunikasi dengan PKL. “Ini penting agar PKL tidak dirugikan. Penataan PKL harus menguntungkan semua pihak baik PKL maupun pemerintah,†katanya.
Dengan penataan PKL ini, Ginidie berharap dapat menjadi sumber PAD bagi Sintang. Dia mengatakan kalau PKL ini sudah ditata, harus dipungut pajak sehingga menjadi sumber PAD bagi Sintang. Ginidie pun meminta para pengurus PKL dapat terus berkoordinasi dengan Pemkab Sintang dan DPRD agar dalam penataan PKL semuanya diuntungkan.
Ia menyampaikan apresiasinya terhadap para pengurus PKL yang sudah menyampaikan aspirasinya ke DPRD dan Disperindagkop. Namun dia berharap aspirasi yang disampaikan para pengurus PKL ini tidak ditunggangi oleh politik.
“Saya berharap tidak ada caleg ataupun parpol tertentu yang menunggangi para PKL saat menyampaikan aspirasinya. Tapi semua itu murni aspirasi PKL,†katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Ginidie berharap para pengurus PKL Jalan Katamso dapat mengawasi para PKL di kawasan tersebut agar tidak membuka warung remang-remang seperti tempat karaoke dan tempat prostitusi. “Pengurus PKL harusnya turut mengawasi para PKL yang membuka lapak kelap kelip,†pintanya.
Dia menyampaikan penataan PKL di Kota Sintang harus segera dilaksanakan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang agar kota ini tidak menjadi semrawut.
Ginidie menyambut baik rencana Disperindagkop menyiapkan tempat bagi para PKL untuk berdagang. Namun dia mengingatkan penyiapan tempat untuk para PKL ini harus dikomunikasikan dengan pengurus PKL. “Penataan PKL di Kota Sintang harus dilakukan agar kota ini menjadi indah,†katanya.
Ginidie menyarankan Pemkab Sintang membuat kawasan khusus bagi para PKL. Silahkan Pemkab Sintang menentukan kawasan mana yang cocok untuk para PKL. Tapi ingat dalam menyiapkan tempat bagi para PKL, Pemkab Sintang harus berkomunikasi dengan PKL. “Ini penting agar PKL tidak dirugikan. Penataan PKL harus menguntungkan semua pihak baik PKL maupun pemerintah,†katanya.
Dengan penataan PKL ini, Ginidie berharap dapat menjadi sumber PAD bagi Sintang. Dia mengatakan kalau PKL ini sudah ditata, harus dipungut pajak sehingga menjadi sumber PAD bagi Sintang. Ginidie pun meminta para pengurus PKL dapat terus berkoordinasi dengan Pemkab Sintang dan DPRD agar dalam penataan PKL semuanya diuntungkan.
Ia menyampaikan apresiasinya terhadap para pengurus PKL yang sudah menyampaikan aspirasinya ke DPRD dan Disperindagkop. Namun dia berharap aspirasi yang disampaikan para pengurus PKL ini tidak ditunggangi oleh politik.
“Saya berharap tidak ada caleg ataupun parpol tertentu yang menunggangi para PKL saat menyampaikan aspirasinya. Tapi semua itu murni aspirasi PKL,†katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013