Sungai Raya (Antara Kalbar) - Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dusun Medan Geli Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar, Darmawira membantah terjadi penyimpangan anggaran terhadap program cetak sawah dengan anggaran Rp500 juta dari Kementerian Pertanian.
"Saya sendiri siap mempertanggungjawabkan dan membeberkan bukti-bukti penggunaan bantuan sosial tersebut. Namun saya meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat untuk memeriksa pelapor jika apa yang dilaporkannya ternyata tidak terbukti," kata Darmawira di Sungai Raya, Minggu.
Dia menegaskan, tudingan dugaan korupsi itu tidak benar seperti yang dilaporkan terlapor. Bahkan dia meminta kepada kepolisian harus memeriksa pelapor, karena pelapor telah membuat laporan palsu dan menjurus ke arah fitnah.
Darmawira menuturkan proses pencairan dana cetak sawah tersebut harus dilihat terlebih dahulu oleh konsultan pendamping bersama Koordinator PPL terkait dengan perkembangan pengerjaan persiapan lahan cetak sawah. Dari hasil perkembangan pekerjaan itu barulah keluar rekomendasi dari konsultan dan KPPL.
Barulah ketua gapoktan dan petani mengajukan usulan pencairan anggaran kepada Dinas Pertanian sesuai dengan permohonan. Terkait dengan dugaan penyimpangan anggaran, dia mengaku kesal dengan hal tersebut. Karena apa yang dituduhkan tidaklah benar.
"Administrasi penggunaan dana cetak sawah ini lengkap, kuitansinya ada, laporan perkembangan ada jadi kami siap membeberkan kebenaran ini," tuturnya.
Menurut dia tudingan yang menyatakan pihaknya tidak membayar upah pekerja dan saluran air cetak sawah tidak ada itu pun tidak benar. Karena di lapangan saluran air yang dibuat sebanyak 31 titik dan upah pekerja sesuai dengan aturan yakni per orang Rp50 ribu.
Darmawira menjelaskan bagaimana kelompoknya bisa mendapatkan program nasional dari Kementerian Pertanian tersebut. Dimana pihaknya mendapatkan informasi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya bahwa ada program perluasan cetak sawah.
"Karena pada saat itu desa kami baru dan belum memiliki cetak sawah, maka saya dan warga membuat kelompok tani Mekar Sari," katanya.
Setelah kelompok itu terbentuk, lanjut dia, pihaknya dibantu petugas penyuluh lapangan (PPL) dari DPP membantu untuk membuat proposal pengajuan bantuan sosial perluasan cetak sawah.
"Alhamdulillah permohonan tersebut diterima dan sekarang kami tinggal menunggu panen saja," kata Darmawira.
Dia menjelaskan dalam satu gapoktan terdapat dua kelompok, satu kelompok terdiri dari 20 dan 15 anggota. Kelompok itulah yang mereka bina dan lahan kelompok tersebut yang digunakan sebagai kawasan cetak sawah.
"Dan program ini diajukan pada April 2013 direalisasikan sebelum bulan puasa tahun lalu dengan perpanjangan waktu pembenahan sampai pada Maret tahun ini" katanya.
Darmawira menuturkan untuk perkembangan pengerjaan perluasan cetak sawah tersebut sampai saat ini dapat dikatakan 100 persen selesai. Dana yang disalurkan dari pusat ke rekening gapoktan sudah terserap semua sesuai dengan apa yang dianggarkan.
"Penggunaan anggaran itu mengacu kepada RUKK untuk luas cetak sawah 50 hektare," tandasnya.
Berkaitan dengan tudingan bahwa lahan yang dikelola tidak sesuai dengan apa yang diajukan, dia menambahkan bahwa sebenarnya yang harus diketahui adalah dimana pada saat rencana awal proses pengukuran lahan memang ada yang kurang karena dilakukan secara manual dan itu tidak ada unsur kesengajaan karena memang harus diakui di sekitar lahan ada tanaman bakau dan kelapa.
Tetapi, lanjut dia kekurangan lahan seluas lima hektare tersebut telah disediakan lahan penggantinya. Yang letaknya tidak jauh dari lahan sebelumnya.
"Jadi apa yang ditudingkan itu tidak benar, karena lahannya sudah ada dan telah dikerjakan. Dan kami siap mempertanggungjawabkan itu," tegasnya.
Terpisah, koordinator PPL Mahmud mengatakan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan program cetak sawah dari titik nol sampai dengan saat ini dan mengacu kepada RUKK proses pencairan dana sudah enam kali sesuai dengan perkembangan pekerjaan.
"Pencairan anggaran sesuai dengan pekerjaan di lapangan dan mengajukan permohonan kepada dinas untuk mencairkan anggaran oleh bank," katanya.
Mahmud menuturkan jika melihat kondisi pekerjaan cetak sawah di lapangan hanya tinggal menunggu panen. Artinya pengerjaan sudah 100 persen selesai sesuai dengan rencana.
"Apabila pengerjaannya tidak sesuai kami siap bertanggung jawab," tegasnya.
Sementara salah seorang petani, A Rakib mengaku bingung dengan adanya pemberitaan yang menuding kalau program cetak sawah itu terjadi penyimpangan anggaran.
"Puluhan tahun kami tidak punya lahan sawah sekarang sudah ada lahan sawah tiba-tiba ribut. Saya bingung sebenarnya yang diributkan ini apa," katanya dengan nada kesal.
Rakib mengaku dirinya sangat bersyukur telah memiliki sawah dari program pemerintah pusat tersebut.
"Kami berharap ketua gapoktan terus membimbing kami. Dan jangan hiraukan tudingan yang tak dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
(RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Saya sendiri siap mempertanggungjawabkan dan membeberkan bukti-bukti penggunaan bantuan sosial tersebut. Namun saya meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat untuk memeriksa pelapor jika apa yang dilaporkannya ternyata tidak terbukti," kata Darmawira di Sungai Raya, Minggu.
Dia menegaskan, tudingan dugaan korupsi itu tidak benar seperti yang dilaporkan terlapor. Bahkan dia meminta kepada kepolisian harus memeriksa pelapor, karena pelapor telah membuat laporan palsu dan menjurus ke arah fitnah.
Darmawira menuturkan proses pencairan dana cetak sawah tersebut harus dilihat terlebih dahulu oleh konsultan pendamping bersama Koordinator PPL terkait dengan perkembangan pengerjaan persiapan lahan cetak sawah. Dari hasil perkembangan pekerjaan itu barulah keluar rekomendasi dari konsultan dan KPPL.
Barulah ketua gapoktan dan petani mengajukan usulan pencairan anggaran kepada Dinas Pertanian sesuai dengan permohonan. Terkait dengan dugaan penyimpangan anggaran, dia mengaku kesal dengan hal tersebut. Karena apa yang dituduhkan tidaklah benar.
"Administrasi penggunaan dana cetak sawah ini lengkap, kuitansinya ada, laporan perkembangan ada jadi kami siap membeberkan kebenaran ini," tuturnya.
Menurut dia tudingan yang menyatakan pihaknya tidak membayar upah pekerja dan saluran air cetak sawah tidak ada itu pun tidak benar. Karena di lapangan saluran air yang dibuat sebanyak 31 titik dan upah pekerja sesuai dengan aturan yakni per orang Rp50 ribu.
Darmawira menjelaskan bagaimana kelompoknya bisa mendapatkan program nasional dari Kementerian Pertanian tersebut. Dimana pihaknya mendapatkan informasi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya bahwa ada program perluasan cetak sawah.
"Karena pada saat itu desa kami baru dan belum memiliki cetak sawah, maka saya dan warga membuat kelompok tani Mekar Sari," katanya.
Setelah kelompok itu terbentuk, lanjut dia, pihaknya dibantu petugas penyuluh lapangan (PPL) dari DPP membantu untuk membuat proposal pengajuan bantuan sosial perluasan cetak sawah.
"Alhamdulillah permohonan tersebut diterima dan sekarang kami tinggal menunggu panen saja," kata Darmawira.
Dia menjelaskan dalam satu gapoktan terdapat dua kelompok, satu kelompok terdiri dari 20 dan 15 anggota. Kelompok itulah yang mereka bina dan lahan kelompok tersebut yang digunakan sebagai kawasan cetak sawah.
"Dan program ini diajukan pada April 2013 direalisasikan sebelum bulan puasa tahun lalu dengan perpanjangan waktu pembenahan sampai pada Maret tahun ini" katanya.
Darmawira menuturkan untuk perkembangan pengerjaan perluasan cetak sawah tersebut sampai saat ini dapat dikatakan 100 persen selesai. Dana yang disalurkan dari pusat ke rekening gapoktan sudah terserap semua sesuai dengan apa yang dianggarkan.
"Penggunaan anggaran itu mengacu kepada RUKK untuk luas cetak sawah 50 hektare," tandasnya.
Berkaitan dengan tudingan bahwa lahan yang dikelola tidak sesuai dengan apa yang diajukan, dia menambahkan bahwa sebenarnya yang harus diketahui adalah dimana pada saat rencana awal proses pengukuran lahan memang ada yang kurang karena dilakukan secara manual dan itu tidak ada unsur kesengajaan karena memang harus diakui di sekitar lahan ada tanaman bakau dan kelapa.
Tetapi, lanjut dia kekurangan lahan seluas lima hektare tersebut telah disediakan lahan penggantinya. Yang letaknya tidak jauh dari lahan sebelumnya.
"Jadi apa yang ditudingkan itu tidak benar, karena lahannya sudah ada dan telah dikerjakan. Dan kami siap mempertanggungjawabkan itu," tegasnya.
Terpisah, koordinator PPL Mahmud mengatakan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan program cetak sawah dari titik nol sampai dengan saat ini dan mengacu kepada RUKK proses pencairan dana sudah enam kali sesuai dengan perkembangan pekerjaan.
"Pencairan anggaran sesuai dengan pekerjaan di lapangan dan mengajukan permohonan kepada dinas untuk mencairkan anggaran oleh bank," katanya.
Mahmud menuturkan jika melihat kondisi pekerjaan cetak sawah di lapangan hanya tinggal menunggu panen. Artinya pengerjaan sudah 100 persen selesai sesuai dengan rencana.
"Apabila pengerjaannya tidak sesuai kami siap bertanggung jawab," tegasnya.
Sementara salah seorang petani, A Rakib mengaku bingung dengan adanya pemberitaan yang menuding kalau program cetak sawah itu terjadi penyimpangan anggaran.
"Puluhan tahun kami tidak punya lahan sawah sekarang sudah ada lahan sawah tiba-tiba ribut. Saya bingung sebenarnya yang diributkan ini apa," katanya dengan nada kesal.
Rakib mengaku dirinya sangat bersyukur telah memiliki sawah dari program pemerintah pusat tersebut.
"Kami berharap ketua gapoktan terus membimbing kami. Dan jangan hiraukan tudingan yang tak dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
(RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014