Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Andy Jap mengatakan, peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) dari jalur mandiri masih sangat minim.
"Baru setengah persen yang mendaftar dari jalur mandiri," kata Andy Jap saat dihubungi dari Pontianak, Sabtu.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, peserta yang terdaftar dalam program JKN di Kalbar sebanyak 1.742.142 orang.
"Jumlah tersebut sekitar 38 persen dari penduduk Kalbar yang berjumlah 4,2 juta jiwa," kata Andy Jap.
Kepesertaan tersebut ada yang berasal dari Jamkesmas, pengalihan dari Askes, serta jalur mandiri.
"Artinya, program ini masih harus terus disosialisasikan agar kepesertaan yang mandiri terus meningkat," kata dia.
Sedangkan untuk fasilitas kesehatan primer, diantaranya puskesmas, dokter gigi, klinik kesehatan, terdapat 313 unit yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Sementara untuk fasilitas kesehatan lanjutan, ada 31 rumah sakit dari 42 rumah sakit yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS.
"Untuk swasta, ada 6 rumah sakit swasta yang sudah ikut program JKN," katanya.
Ia mengakui, sejak diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.
"Baik masalah umum maupun lokal, perlu dicari solusinya," kata Andy Jap.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Baru setengah persen yang mendaftar dari jalur mandiri," kata Andy Jap saat dihubungi dari Pontianak, Sabtu.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, peserta yang terdaftar dalam program JKN di Kalbar sebanyak 1.742.142 orang.
"Jumlah tersebut sekitar 38 persen dari penduduk Kalbar yang berjumlah 4,2 juta jiwa," kata Andy Jap.
Kepesertaan tersebut ada yang berasal dari Jamkesmas, pengalihan dari Askes, serta jalur mandiri.
"Artinya, program ini masih harus terus disosialisasikan agar kepesertaan yang mandiri terus meningkat," kata dia.
Sedangkan untuk fasilitas kesehatan primer, diantaranya puskesmas, dokter gigi, klinik kesehatan, terdapat 313 unit yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Sementara untuk fasilitas kesehatan lanjutan, ada 31 rumah sakit dari 42 rumah sakit yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS.
"Untuk swasta, ada 6 rumah sakit swasta yang sudah ikut program JKN," katanya.
Ia mengakui, sejak diluncurkan tanggal 1 Januari 2014, masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.
"Baik masalah umum maupun lokal, perlu dicari solusinya," kata Andy Jap.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014