Pontianak (Antara Kalbar) - Sejumlah calon legislatif dari Kalimantan Barat meminta dukungan lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat pemilih untuk memantau pelaksanaan Pemilu legislatif 9 April, guna menghindari adanya manipulasi suara dan politik uang.
"Sebelum kami menandatangani kontrak politik, kami ingin menanyakan imbal baliknya. Apakah Lembaga Gemawan bisa membantu kami memantau pelaksanaan Pemilu 9 April nanti?" kata salah satu caleg perempuan dari Partai Golkar, Esti Suhesti di Pontianak, Rabu.
Ia mengatakan khawatir akan banyak terjadi kecurangan di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan para caleg tertentu, jika tidak ada pemantau yang membantu mengawasi pelaksanaan Pemilu tersebut.
Pernyataan yang sama juga disampaikan calon anggota DPD RI, Hairiah.
Menurut Hairiah, "serangan fajar" akan terjadi saat menjelang pemungutan suara. Sulit menahan itu, sehingga harus ada pemantau yang mengawasi dan melaporkan apa yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu.
Ia juga meminta LSM untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan penolakan terhadap politik uang. Agar masyarakat pemilih tidak tergoda saat menjelang Pemilu karena ada caleg yang membagi-bagikan uang dengan harapan masyarakat memilih caleg tersebut.
Menanggapi kekhawatiran para caleg tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan Pontianak, yang menggagas adanya Kontrak Politik caleg perempuan, Laili Khairnur mengatakan, pihaknya akan menurunkan sejumlah pemantau yang akan mengawasi proses pemungutan suara pada 9 April mendatang.
Namun lembaga tersebut tidak memiliki cukup banyak relawan yang siap diturunkan. "Kami hanya memiliki tenaga yang terbatas, tetapi tetap turun mengawasi proses Pemilu," katanya.
Laili menambahkan pada sejumlah daerah seperti di Kabupaten Sambas, para ibu setempat menyatakan siap mengawasi Pemilu dan menjadi pemantau pelaksanaan Pemilu di daerah mereka.
"Para ibu akan memantau pelaksanaan Pemilu di daerah mereka dan mengabarkan jika menemukan kecurangan," katanya.
Laili mengajak semua masyarakat pemilih juga mengawasi dan memantau pelaksanaan Pemilu sehingga bersih dan tidak terjadi politik uang. Ia mengatakan sudah melakukan sosialisasi melalui media, bahwa masyarakat harus menolak politik uang, begitu juga untuk para caleg perempuan agar tidak mempraktikkan politik uang.
Sebanyak 16 caleg perempuan untuk DPRD Provinsi Kalbar, hari ini menandatangani Kontrak Politik, Kontrak itu merupakan gerakan moral dan diharapkan menjadi komitmen para caleg ketika ada di antara mereka menduduki kursi DPRD Kalbar. Mereka wajib melaksanakan mandat yang diberikan masyarakat pemilih yang dituangkan dalam kontrak politik tersebut.
Menurut Laili Khairnur, Kontrak Politik dilaksanakan paralel. Khusus Kalbar, selain di Kota Pontianak juga digelar di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang. Bahkan dari puluhan caleg yang menandatangani kontrak tersebut, ada tiga caleg laki-laki dari Kabupaten Sambas, yakni H Iskandar, Khumaini, dan Denny.
(N005/Z002)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Sebelum kami menandatangani kontrak politik, kami ingin menanyakan imbal baliknya. Apakah Lembaga Gemawan bisa membantu kami memantau pelaksanaan Pemilu 9 April nanti?" kata salah satu caleg perempuan dari Partai Golkar, Esti Suhesti di Pontianak, Rabu.
Ia mengatakan khawatir akan banyak terjadi kecurangan di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan para caleg tertentu, jika tidak ada pemantau yang membantu mengawasi pelaksanaan Pemilu tersebut.
Pernyataan yang sama juga disampaikan calon anggota DPD RI, Hairiah.
Menurut Hairiah, "serangan fajar" akan terjadi saat menjelang pemungutan suara. Sulit menahan itu, sehingga harus ada pemantau yang mengawasi dan melaporkan apa yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu.
Ia juga meminta LSM untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan penolakan terhadap politik uang. Agar masyarakat pemilih tidak tergoda saat menjelang Pemilu karena ada caleg yang membagi-bagikan uang dengan harapan masyarakat memilih caleg tersebut.
Menanggapi kekhawatiran para caleg tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan Pontianak, yang menggagas adanya Kontrak Politik caleg perempuan, Laili Khairnur mengatakan, pihaknya akan menurunkan sejumlah pemantau yang akan mengawasi proses pemungutan suara pada 9 April mendatang.
Namun lembaga tersebut tidak memiliki cukup banyak relawan yang siap diturunkan. "Kami hanya memiliki tenaga yang terbatas, tetapi tetap turun mengawasi proses Pemilu," katanya.
Laili menambahkan pada sejumlah daerah seperti di Kabupaten Sambas, para ibu setempat menyatakan siap mengawasi Pemilu dan menjadi pemantau pelaksanaan Pemilu di daerah mereka.
"Para ibu akan memantau pelaksanaan Pemilu di daerah mereka dan mengabarkan jika menemukan kecurangan," katanya.
Laili mengajak semua masyarakat pemilih juga mengawasi dan memantau pelaksanaan Pemilu sehingga bersih dan tidak terjadi politik uang. Ia mengatakan sudah melakukan sosialisasi melalui media, bahwa masyarakat harus menolak politik uang, begitu juga untuk para caleg perempuan agar tidak mempraktikkan politik uang.
Sebanyak 16 caleg perempuan untuk DPRD Provinsi Kalbar, hari ini menandatangani Kontrak Politik, Kontrak itu merupakan gerakan moral dan diharapkan menjadi komitmen para caleg ketika ada di antara mereka menduduki kursi DPRD Kalbar. Mereka wajib melaksanakan mandat yang diberikan masyarakat pemilih yang dituangkan dalam kontrak politik tersebut.
Menurut Laili Khairnur, Kontrak Politik dilaksanakan paralel. Khusus Kalbar, selain di Kota Pontianak juga digelar di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang. Bahkan dari puluhan caleg yang menandatangani kontrak tersebut, ada tiga caleg laki-laki dari Kabupaten Sambas, yakni H Iskandar, Khumaini, dan Denny.
(N005/Z002)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014