Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah saat ini belum ada rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, meskipun kemungkinan tersebut sedang menjadi pertimbangan pemerintah.
"Ini masih dalam 'exercise', tapi belum ada rencana harga BBM naik seusai penyelenggaraan pemilu legislatif," katanya di Jakarta, Senin.
Chatib menambahkan opsi untuk menaikkan atau menyesuaikan harga BBM bersubsidi tersebut, tergantung dari hasil kajian terbaru yang dilakukan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan serta melihat kondisi perekonomian terkini.
"Saya tidak bilang harga BBM naik atau tidak, jangan 'rule out' kemungkinan itu. Tapi semua ini menunggu 'exercise'," katanya.
Chatib mengatakan pemerintah juga belum memiliki wacana untuk menetapkan kebijakan subsidi tetap dalam APBN-Perubahan maupun dalam APBN selanjutnya, meskipun usulan tersebut pernah muncul untuk mengurangi beban belanja subsidi.
"Ini harus dipelajari dengan baik, tapi kalau rupiah menguat terus, pengurangan (belanja) subsidi karena kebijakan subsidi tetap, tidak banyak, karena harga BBM ikut turun," ujarnya.
Ia menjelaskan kebijakan subsidi energi saat ini belum membahayakan anggaran negara karena nilai tukar rupiah sedang mengalami tren penguatan, sehingga realisasi belanja subsidi energi belum terlalu mengkhawatirkan.
"Kalau 'exchange rate' menguat, (belanja) subsidi bisa mengecil, meskipun harga BBM tetap. Kita masih melakukan 'exercise' mengenai ini," kata Chatib.
Sebelumnya, Bank Dunia mengingatkan pentingnya reformasi dalam alokasi belanja subsidi energi agar dapat lebih efektif dimanfaatkan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan serta mengurangi beban fiskal.
"Penyerapan belanja subsidi energi harusnya ditargetkan bagi masyarakat miskin agar lebih efektif pemanfaatannya, tepat sasaran dan mengurangi risiko fiskal," kata Ekonom Utama Bank Dunia Jim Brumby.
Jim mengatakan reformasi tersebut diperlukan, karena diperkirakan alokasi subsidi energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM), pada 2014 akan meningkat hingga mencapai Rp267 triliun atau lebih tinggi dari pagu Rp211 triliun.
"Kenaikan harga BBM seperti tahun lalu, adalah langkah yang baik, karena kesenjangan kembali terjadi akibat depresiasi rupiah dan permintaan yang selalu bertambah," katanya.
Secara keseluruhan, Jim menambahkan, kelebihan belanja subsidi akan mempengaruhi defisit anggaran yang diperkirakan pada 2014 akan mencapai 2,6 persen terhadap PDB, lebih tinggi dari target dalam APBN sebesar 1,69 persen terhadap PDB.
"Ini akan menyebabkan tekanan pada sektor fiskal Indonesia karena penerimaan negara diperkirakan mengalami pelemahan tahun ini, padahal belanja subsidi energi cenderung meningkat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Ini masih dalam 'exercise', tapi belum ada rencana harga BBM naik seusai penyelenggaraan pemilu legislatif," katanya di Jakarta, Senin.
Chatib menambahkan opsi untuk menaikkan atau menyesuaikan harga BBM bersubsidi tersebut, tergantung dari hasil kajian terbaru yang dilakukan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan serta melihat kondisi perekonomian terkini.
"Saya tidak bilang harga BBM naik atau tidak, jangan 'rule out' kemungkinan itu. Tapi semua ini menunggu 'exercise'," katanya.
Chatib mengatakan pemerintah juga belum memiliki wacana untuk menetapkan kebijakan subsidi tetap dalam APBN-Perubahan maupun dalam APBN selanjutnya, meskipun usulan tersebut pernah muncul untuk mengurangi beban belanja subsidi.
"Ini harus dipelajari dengan baik, tapi kalau rupiah menguat terus, pengurangan (belanja) subsidi karena kebijakan subsidi tetap, tidak banyak, karena harga BBM ikut turun," ujarnya.
Ia menjelaskan kebijakan subsidi energi saat ini belum membahayakan anggaran negara karena nilai tukar rupiah sedang mengalami tren penguatan, sehingga realisasi belanja subsidi energi belum terlalu mengkhawatirkan.
"Kalau 'exchange rate' menguat, (belanja) subsidi bisa mengecil, meskipun harga BBM tetap. Kita masih melakukan 'exercise' mengenai ini," kata Chatib.
Sebelumnya, Bank Dunia mengingatkan pentingnya reformasi dalam alokasi belanja subsidi energi agar dapat lebih efektif dimanfaatkan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan serta mengurangi beban fiskal.
"Penyerapan belanja subsidi energi harusnya ditargetkan bagi masyarakat miskin agar lebih efektif pemanfaatannya, tepat sasaran dan mengurangi risiko fiskal," kata Ekonom Utama Bank Dunia Jim Brumby.
Jim mengatakan reformasi tersebut diperlukan, karena diperkirakan alokasi subsidi energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM), pada 2014 akan meningkat hingga mencapai Rp267 triliun atau lebih tinggi dari pagu Rp211 triliun.
"Kenaikan harga BBM seperti tahun lalu, adalah langkah yang baik, karena kesenjangan kembali terjadi akibat depresiasi rupiah dan permintaan yang selalu bertambah," katanya.
Secara keseluruhan, Jim menambahkan, kelebihan belanja subsidi akan mempengaruhi defisit anggaran yang diperkirakan pada 2014 akan mencapai 2,6 persen terhadap PDB, lebih tinggi dari target dalam APBN sebesar 1,69 persen terhadap PDB.
"Ini akan menyebabkan tekanan pada sektor fiskal Indonesia karena penerimaan negara diperkirakan mengalami pelemahan tahun ini, padahal belanja subsidi energi cenderung meningkat," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014