Sintang (Antara Kalbar) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sintang, Veronika Ancili menegaskan pihaknya masih sedang melakukan verifikasi dugaan honorer K-2 bodong yang lulus tes CPNS.

Dia mengatakan pada Jumat (25/4) , BKD Sintang akan membahas persoalan dugaan adanya honorer K-2 Bodong yang lulus tes CPNS. “Kami akan bahas Jumat nanti untuk memutuskannya,” ujarnya.

Veronika menyampaikan pihaknya belum bisa menyebutkan berapa banyak jumlah tenaga honorer K-2 bodong yang lulus CPNS karena masih sedang diverifikasi. Dia mengatakan akan memanggil instansi yang bersangkutan dengan adanya dugaan tenaga honorer K-2 palsu ini.

“Kalau memang terbukti bodong akan dibatalkan kelulusannya,” katanya.

Dia mengatakan jika ada lulusan tes CPNS tahun kemarin yang merupakan tenaga honorer bodong dan dibatalkan maka formasinya tidak bisa digantikan dengan yang lain. “Jelas formasinya akan kosong. Kemarin saja ada 57 formasi CPNS yang kosong karena peserta tes tidak lulus,” katanya.

Dia menegaskan peserta tes CPNS K-2 yang lulus telah diminta membuat surat pernyataan bahwa mereka benar-benar sebagai tenaga honorer K-2. “Kami juga minta para honorer K-2 yang lulus tes CPNS ini membuat surat pernyataan. Contoh surat pernyataannya langsung dari pusat karena permintaan pusat untuk seluruh daerah,” katanya.

Dia mengatakan verifikasi ulang data peserta tes CPNS K-2 yang lulus ini dilakukan agar tidak ada tenaga honorer K-2 bodong yang lulus ikut diangkat menjadi PNS. Dikatakannya, sampai saat ini baru ada beberapa laporan yang masuk ke BKD tentang adanya dugaan tenaga honorer K-2 bodong yang lulus tes CPNS.

Ia mengatakan dugaan adanya honorer K-2 bodong yang pengaduannya telah masuk tersebut merupakan tenaga honorer guru. “Kami masih cek kebenaran laporan tersebut. Kami masih memanggil kepala sekolah dan pengawasnya karena yang paling tahu kepala sekolahnya. Sekarang masih proses pengecekan,” tuturnya.

Veronika mengatakan tenaga honorer dikategorikan honorer K-2 jika tenaga honorer tersebut sudah mengabdi di instansi pemerintahan sejak 1 Januari 2005.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014