Pontianak (Antara Kalbar) - Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria menyatakan pemerintah perlu menyesuaikan atau menaikkan harga jual gas tabung tiga kilogram atau gas bersubsidi sebagai antisipasi kenaikan harga gas internasional.
"Meskipun kebijakan menaikkan harga jual gas tiga kilogram pastinya tidak populis, namun akan meringankan masalah pemerintah ketika harga elpiji internasional semakin membumbung naik," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Sofyano menjelaskan jika pemerintah menaikkan harga jual gas tiga kilogram sebesar Rp1.000 /kilogram saja, maka kebijakan itu sudah membantu negara mengurangi subsidi sebesar lima juta MT x 1.000/kilogram atau sama dengan sebesar Rp5 triliun.
Menurut dia kenaikan harga elpiji tiga kilogram itu perlu, selain belum pernah dinaikkan, hal itu juga untuk mendidik masyarakat agar tidak menjadikan subsidi sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah.
"Jangan sampai kasus subsidi BBM terulang pada subsidi gas tiga kilogram. Selain itu pemberian subsidi terhadap masyarakat tidak perlu selama-lamanya harus dipertahankan. Cuma pertanyaannya siapkah pemimpin di negeri ini untuk tidak populis di mata rakyatnya?" ujar Sofyano.
Dalam kesempatan itu, Sofyano Zakaria menambahkan jika terjadi kelangkaan maka hal itu perlu ditelusuri lebih jauh apakah terjadi akibat dampak dari kuota tersebut atau memang ada penyebab lain.
Menurut dia ketersediaan dan kebutuhan gas tiga kilogram saat ini, tidak mencerminkan penggunaan yang sebenarnya, hal itu wajar-wajar saja karena jumlah penduduk juga bertambah setiap tahunnya sehingga berdampak pada kebutuhan gas tiga kilogram.
Jika ada dugaan gas tiga kilogram diselewengkan ke tabung 12 kilogram, maka seharusnya volume penjualan gas non subsidi itu akan turun drastis, tetapi hal itu bisa terbantahkan dengan sendirinya dengan data yang ada bahwa setiap tahun penjualan gas 12 kilogram relatif stagnan.
"Pendistribusian gas tiga kilogram ke seluruh pelosok tanah air bukan pekerjaan mudah, karena banyak yang terlibat, mulai dari agen, pangkalan, pengecer yang kemampuannya berbeda-beda sehingga bisa saja terjadi masalah di suatu wilayah, dan hal itulah yang menyebabkan timbulnya masalah pasokan ke masyarakat, tetapi sering diberitakan sebagai kelangkaan," ujarnya.
Selain itu, para nelayan sudah memanfaatkan gas tiga kilogram sebagai bahan bakar mereka dalam beraktivitas yang jumlahnya juga cukup besar ketimbang penggunaan untuk memasak dalam rumah tangga.
"Hal itu juga bisa menjadi penyebab tidak seimbangnya `supply and demand`, yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan kuota gas," katanya.
Memang, kata Sofyano tidak tertutup adanya kemungkinan larinya gas tiga kilogram ke tabung 12 kilogram, namun perlu pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pemerintah harusnya membuat peraturan yang jelas terhadap pengguna gas tiga kilogram, seperti siapa yang berhak menggunakan gas bersubsidi itu, dan harus ada sanksi yang jelas ketika terjadi pelanggaran, katanya.
(A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Meskipun kebijakan menaikkan harga jual gas tiga kilogram pastinya tidak populis, namun akan meringankan masalah pemerintah ketika harga elpiji internasional semakin membumbung naik," kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Sofyano menjelaskan jika pemerintah menaikkan harga jual gas tiga kilogram sebesar Rp1.000 /kilogram saja, maka kebijakan itu sudah membantu negara mengurangi subsidi sebesar lima juta MT x 1.000/kilogram atau sama dengan sebesar Rp5 triliun.
Menurut dia kenaikan harga elpiji tiga kilogram itu perlu, selain belum pernah dinaikkan, hal itu juga untuk mendidik masyarakat agar tidak menjadikan subsidi sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah.
"Jangan sampai kasus subsidi BBM terulang pada subsidi gas tiga kilogram. Selain itu pemberian subsidi terhadap masyarakat tidak perlu selama-lamanya harus dipertahankan. Cuma pertanyaannya siapkah pemimpin di negeri ini untuk tidak populis di mata rakyatnya?" ujar Sofyano.
Dalam kesempatan itu, Sofyano Zakaria menambahkan jika terjadi kelangkaan maka hal itu perlu ditelusuri lebih jauh apakah terjadi akibat dampak dari kuota tersebut atau memang ada penyebab lain.
Menurut dia ketersediaan dan kebutuhan gas tiga kilogram saat ini, tidak mencerminkan penggunaan yang sebenarnya, hal itu wajar-wajar saja karena jumlah penduduk juga bertambah setiap tahunnya sehingga berdampak pada kebutuhan gas tiga kilogram.
Jika ada dugaan gas tiga kilogram diselewengkan ke tabung 12 kilogram, maka seharusnya volume penjualan gas non subsidi itu akan turun drastis, tetapi hal itu bisa terbantahkan dengan sendirinya dengan data yang ada bahwa setiap tahun penjualan gas 12 kilogram relatif stagnan.
"Pendistribusian gas tiga kilogram ke seluruh pelosok tanah air bukan pekerjaan mudah, karena banyak yang terlibat, mulai dari agen, pangkalan, pengecer yang kemampuannya berbeda-beda sehingga bisa saja terjadi masalah di suatu wilayah, dan hal itulah yang menyebabkan timbulnya masalah pasokan ke masyarakat, tetapi sering diberitakan sebagai kelangkaan," ujarnya.
Selain itu, para nelayan sudah memanfaatkan gas tiga kilogram sebagai bahan bakar mereka dalam beraktivitas yang jumlahnya juga cukup besar ketimbang penggunaan untuk memasak dalam rumah tangga.
"Hal itu juga bisa menjadi penyebab tidak seimbangnya `supply and demand`, yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan kuota gas," katanya.
Memang, kata Sofyano tidak tertutup adanya kemungkinan larinya gas tiga kilogram ke tabung 12 kilogram, namun perlu pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pemerintah harusnya membuat peraturan yang jelas terhadap pengguna gas tiga kilogram, seperti siapa yang berhak menggunakan gas bersubsidi itu, dan harus ada sanksi yang jelas ketika terjadi pelanggaran, katanya.
(A057/N005)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014