Pontianak (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalbar telah berpartisipasi pada kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mensosialisasikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat terkait pembelian elpiji subsidi atau tabung tiga kilogram model H-1 di pangkalan-pangkalan dalam mencegah antrian dan kerumunan serta agar elpiji itu hanya dibeli oleh masyarakat yang berhak saja.
"Kemarin kami sudah berpartisipasi pada sosialisasi terkait akan diterapkannya pembelian elpiji subsidi dengan model H-1 atau satu hari sebelumnya di pangkalan-pangkalan guna mencegah antrian dan menjamin agar warga yang berhak mendapatkan elpiji subsidi tersebut," kata Sales Area Manager Pertamina Kalbar, Weddy Surya Windrawan di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, sosialisasi itu dilakukan dalam menindaklanjuti surat Gubernur Kalbar ke Bupati dan Walikota se-Kalbar agar mendukung penerapan pola pembelian elpiji subsidi dengan kartu kendali atau pembelian dengan model H-1 yang sudah sukses dilakukan sejak tahun 2020 di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah sehingga akan diterapkan di kabupaten/kota lainnya yang ada di Kalbar, dalam mencegah antrian di pangkalan, dan yang membelinya juga masyarakat yang berhak saja.
Kegiatan itu dibuka dan dipandu langsung oleh Plt. Kadis Perindag Provinsi Kalbar, HM Yusuf dan diikuti seluruh kepala dinas yang membidangi perdagangan dan Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalbar, Dinas terkait provinsi dan Satgas Pangan Ditkrimsus Polda Kalbar serta pihak Hiswana Migas Kalbar.
"Dalam sosialisasi itu, kami juga menyampaikan bantuan yang sangat dibutuhkan (Pertamina) dari pemerintah daerah salah satunya pengawasan, baik itu pengawasan pada masyarakat yang tidak berhak, seperti restoran, rumah makan, laundry maupun pada pihak pangkalan agar elpiji subsidi itu tepat sasaran," ungkapnya. “Untuk itu PT. Pertamina Kalbar, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat akan bersinergi bersama-sama secara intensif untuk melakukan pengawasan tersebut,” tambahnya.
Menurut dia, pengawasan ke pangkalan, bisa dilakukan razia atau sidak ke pangkalan, terkait apakah mereka sudah menerapkan pola H-1 atau belum dalam mencegah antrian atau kerumunan sehingga elpiji subsidi memang dibeli oleh yang berhak saja, termasuk apakah ada sarana Apar dan timbangan yang selama ini banyak yang belum mengetahuinya.
"Dengan adanya pengawasan dan model pembelian H-1, maka akan ditemukan titik temunya, sehingga bisa didiskusikan penyelesaiannya kalau ada masalah, apakah memang di suatu tempat kelebihan kuota, sehingga bisa distribusikan ke daerah lain atau penambahan jumlah pangkalan," ujarnya. “Masyarakat juga dapat mengadukan permasalahan penyaluran elpiji tabung tiga kilogram langsung ke PT Pertamina Kalbar melalui WA. 08115631945," tambahnya.
Weddy menambahkan, dengan mekanisme pembelian elpiji subsidi H-1 dari masyarakat ke pangkalan, tidak hanya mengatasi antrean, tetapi masyarakat sekitar pangkalan dipastikan mendapat elpiji tabung tiga kilogram dan juga memiliki data masyarakat pengguna elpiji itu, salah satunya di Kota Pontianak.
Sementara itu, Sales Branch Manajer Pertamina Wilayah I Kalbar, Farid Akbar menambahkan, pihaknya sudah memberlakukan tiga kartu kendali dalam pembelian elpiji subsidi, baik bagi pangkalan maupun masyarakat yang berhak membelinya untuk wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah.
