Jakarta (Antara Kalbar) - UN-Habitat meyakini target Pemerintah Indonesia mencapai nol persen kumuh di 2019 layak dengan adanya pengembangan program pemberdayaan masyarakat nasional untuk pengembangan kota.
Wakil Sekretaris Jenderal dan Direktur Eksekutif UN-Habitat Joan Clos dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan dalam konteks ini, tujuan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencapai nol persen kumuh di Indonesia pada 2019 sekarang menjadi target yang layak.
Ia mengatakan membangun inklusif, aman, dan berkelanjutan kota-kota dan pemukiman merupakan tantangan utama bagi Indonesia dan banyak negara berkembang pesat lainnya di dunia.
Menurut dia, urbanisasi bukanlah hasil pasif pembangunan, tetapi sumber pembangunan. Oleh karena itu, sangat penting agenda pembangunan pasca-2015 untuk membahas tantangan bagaimana kota-kota dapat lebih terencana dan dikelola, dan memenuhi peran mereka sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan.
Indonesia, ujar Clos, harus meningkatkan kapasitas pemerintah untuk perencanaan kota dan wilayah yang terintegrasi, sehingga lebih banyak orang dan bisnis dapat berkembang di kota-kota yang ditinggali.
Pengembangan program pemberdayaan masyarakat nasional yang menempatkan partisipasi dalam banyak bidang untuk pengembangan kota, Pemerintah Daerah dan walikota mampu melakukan pembangunan perkotaan bersama-sama dengan masyarakat di masa depan.
Namun menjembatani perencanaan tata ruang yang inovatif dan perencanaan pembangunan partisipatif untuk kota dan daerah urbanisasi masih sangat menantang di Indonesia, ujar dia.
Kerja sama pemerintah dengan lebih banyak pihak mulai dari mitra kelompok masyarakat perkotaan, pemerintah daerah, akademisi, pebisnisn, termasuk dengan UN-Habitat di tahun-tahun berikutnya guna menguraikan agenda perkotaan yang baru.
Sebelumnya UN-Habitat telah memberikan dukungan hibah untuk Indonesia selama 20 tahun terakhir dengan jumlah Rp756 miliar dengan kurs saat ini, untuk mendukung perumahan dan rekonstruksi di lebih dari 10 kota, serta bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah.
(V002/M. Yusuf)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Wakil Sekretaris Jenderal dan Direktur Eksekutif UN-Habitat Joan Clos dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan dalam konteks ini, tujuan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencapai nol persen kumuh di Indonesia pada 2019 sekarang menjadi target yang layak.
Ia mengatakan membangun inklusif, aman, dan berkelanjutan kota-kota dan pemukiman merupakan tantangan utama bagi Indonesia dan banyak negara berkembang pesat lainnya di dunia.
Menurut dia, urbanisasi bukanlah hasil pasif pembangunan, tetapi sumber pembangunan. Oleh karena itu, sangat penting agenda pembangunan pasca-2015 untuk membahas tantangan bagaimana kota-kota dapat lebih terencana dan dikelola, dan memenuhi peran mereka sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan.
Indonesia, ujar Clos, harus meningkatkan kapasitas pemerintah untuk perencanaan kota dan wilayah yang terintegrasi, sehingga lebih banyak orang dan bisnis dapat berkembang di kota-kota yang ditinggali.
Pengembangan program pemberdayaan masyarakat nasional yang menempatkan partisipasi dalam banyak bidang untuk pengembangan kota, Pemerintah Daerah dan walikota mampu melakukan pembangunan perkotaan bersama-sama dengan masyarakat di masa depan.
Namun menjembatani perencanaan tata ruang yang inovatif dan perencanaan pembangunan partisipatif untuk kota dan daerah urbanisasi masih sangat menantang di Indonesia, ujar dia.
Kerja sama pemerintah dengan lebih banyak pihak mulai dari mitra kelompok masyarakat perkotaan, pemerintah daerah, akademisi, pebisnisn, termasuk dengan UN-Habitat di tahun-tahun berikutnya guna menguraikan agenda perkotaan yang baru.
Sebelumnya UN-Habitat telah memberikan dukungan hibah untuk Indonesia selama 20 tahun terakhir dengan jumlah Rp756 miliar dengan kurs saat ini, untuk mendukung perumahan dan rekonstruksi di lebih dari 10 kota, serta bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah.
(V002/M. Yusuf)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014