Pontianak (Antara Kalbar) - Panitia Khusus DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah akan menggelar workshop seiring persetujuan Menteri Kehutanan atas pola ruang yang diajukan.
"Nantinya kami akan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk para organisasi pecinta lingkungan," kata Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Izhar Assyuri di Pontianak, Selasa.
Menurut dia, agar semua pihak mengetahui lahan-lahan yang sudah disetujui perubahannya oleh Kementerian Kehutanan.
Meski sudah ditetapkan, namun kemungkinan perubahan tetap dapat dilakukan. "Masih ada peluang, yang penting sekarang ditetapkan dahulu," ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.
Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan No. 936/Menhut- II/ 2013 tanggal 20 Desember 2013 yang telah menyetujui adanya perubahan pola tata ruang untuk RTRW Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 554.137 hektare. Kemudian, sebagian lokasi masuk kriteria Dampak Penting Cakupan Luas dan Strategis ( DPCLS ) seluas 69.294 hektare yang perubahannya harus mendapat atau disetujui DPR RI.
Rinciannya, Hutan Produksi Terbatas menjadi Areal Penggunaan Lain sekitar 189.460 hektare, Hutan Produksi menjadi Areal Penggunaan Lain 294.912 hektare, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain 69.765 hektare, dengan total seluas 554.137 hektare.
Luas kawasan hutan Kalbar sekitar 9.178.760 hektare atau 62,52 persen dari total kurang lebih 14.680.700 hektare luas wilayah.
Provinsi Kalbar telah mengusulkan perubahan kawasan hutan melalui dua tahap dengan total seluas 3.362.395 hektare. Rinciannya, perubahan peruntukan menjadi Area Penggunaan Lain sekitar 2.319.000 hektare, perubahan antar fungsi kawasan seluas sekitar 801.807 hektare, perubahan APL menjadi kawasan seluas sekitar 240.755 hektare.
Akhir bulan lalu, Gubernur Kalbar Cornelis didampingi Bupati/Wali Kota se-Kalbar telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara terkait hal itu.
(T011/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Nantinya kami akan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk para organisasi pecinta lingkungan," kata Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Izhar Assyuri di Pontianak, Selasa.
Menurut dia, agar semua pihak mengetahui lahan-lahan yang sudah disetujui perubahannya oleh Kementerian Kehutanan.
Meski sudah ditetapkan, namun kemungkinan perubahan tetap dapat dilakukan. "Masih ada peluang, yang penting sekarang ditetapkan dahulu," ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.
Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan No. 936/Menhut- II/ 2013 tanggal 20 Desember 2013 yang telah menyetujui adanya perubahan pola tata ruang untuk RTRW Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 554.137 hektare. Kemudian, sebagian lokasi masuk kriteria Dampak Penting Cakupan Luas dan Strategis ( DPCLS ) seluas 69.294 hektare yang perubahannya harus mendapat atau disetujui DPR RI.
Rinciannya, Hutan Produksi Terbatas menjadi Areal Penggunaan Lain sekitar 189.460 hektare, Hutan Produksi menjadi Areal Penggunaan Lain 294.912 hektare, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain 69.765 hektare, dengan total seluas 554.137 hektare.
Luas kawasan hutan Kalbar sekitar 9.178.760 hektare atau 62,52 persen dari total kurang lebih 14.680.700 hektare luas wilayah.
Provinsi Kalbar telah mengusulkan perubahan kawasan hutan melalui dua tahap dengan total seluas 3.362.395 hektare. Rinciannya, perubahan peruntukan menjadi Area Penggunaan Lain sekitar 2.319.000 hektare, perubahan antar fungsi kawasan seluas sekitar 801.807 hektare, perubahan APL menjadi kawasan seluas sekitar 240.755 hektare.
Akhir bulan lalu, Gubernur Kalbar Cornelis didampingi Bupati/Wali Kota se-Kalbar telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara terkait hal itu.
(T011/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014