Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Minsen khawatir pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 akan terlambat seiring pergantian anggota legislatif.
"Kalau anggaran perubahan tahun ini, rencananya tanggal 19 September sudah ketok palu," kata Minsen di Pontianak, Jumat.
Kemudian, pada tanggal 29 September merupakan jadwal pelantikan anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 2014 - 2019.
Namun, lanjut dia, sebelum membahas anggaran, harus terdapat alat kelengkapan dewan.
"Mulai dari badan musyawarah, fraksi, komisi, semua alat kelengkapan harus lengkap," kata dia.
Menurut dia, kalau cepat maka pada Oktober alat kelengkapan dewan sudah terbentuk.
"Kalau Oktober terbentuk, pembahasan APBD 2015 bisa dikebut," ujarnya. Ia menargetkan waktu 1,5 bulan bagi dewan untuk membahas RAPBD 2015.
"Jadi, pada pertengahan Desember atau akhir Desember mendatang, bisa ketok palu," kata Minsen dari PDI Perjuangan itu.
Setelah ditetapkan, harus dievaluasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum dinyatakan benar.
"Biasanya satu bulan, jadi tanggal 31 Januari, sudah keluar evaluasi dari Kemendagri," katanya menegaskan.
Ia melanjutkan, dalam dua tahun terakhir, evaluasi BPK RI terhadap APBD Kalbar menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Salah satu dasar penilaian adalah pembahasan dan penetapan yang tepat waktu.
"Kalau tidak cepat dibahas, APBD kita bisa molor dari jadwal," katanya mengingatkan.
Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan tahun 2015 APBD Kalbar ditargetkan menembus angka Rp4 triliun dari sebelumnya berkisar dibawah itu.
***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kalau anggaran perubahan tahun ini, rencananya tanggal 19 September sudah ketok palu," kata Minsen di Pontianak, Jumat.
Kemudian, pada tanggal 29 September merupakan jadwal pelantikan anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 2014 - 2019.
Namun, lanjut dia, sebelum membahas anggaran, harus terdapat alat kelengkapan dewan.
"Mulai dari badan musyawarah, fraksi, komisi, semua alat kelengkapan harus lengkap," kata dia.
Menurut dia, kalau cepat maka pada Oktober alat kelengkapan dewan sudah terbentuk.
"Kalau Oktober terbentuk, pembahasan APBD 2015 bisa dikebut," ujarnya. Ia menargetkan waktu 1,5 bulan bagi dewan untuk membahas RAPBD 2015.
"Jadi, pada pertengahan Desember atau akhir Desember mendatang, bisa ketok palu," kata Minsen dari PDI Perjuangan itu.
Setelah ditetapkan, harus dievaluasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum dinyatakan benar.
"Biasanya satu bulan, jadi tanggal 31 Januari, sudah keluar evaluasi dari Kemendagri," katanya menegaskan.
Ia melanjutkan, dalam dua tahun terakhir, evaluasi BPK RI terhadap APBD Kalbar menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Salah satu dasar penilaian adalah pembahasan dan penetapan yang tepat waktu.
"Kalau tidak cepat dibahas, APBD kita bisa molor dari jadwal," katanya mengingatkan.
Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan tahun 2015 APBD Kalbar ditargetkan menembus angka Rp4 triliun dari sebelumnya berkisar dibawah itu.
***1***
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014