Jakarta (Antara Kalbar) - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong susunan kabinet 2014-2019 lebih ramping sehingga mampu bekerja lebih efisien.
"Kami mendorong supaya struktur kabinetnya dirampingkan, kewenangannya diperjelas," kata Kepala LAN Agus Dwiyanto di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, susunan kabinet dalam pemerintahan saat ini jumlahnya terlalu banyak dengan kewenangan yang saling tumpang tindih dan tidak jelas.
Dengan struktur kabinet yang ramping, menurut dia, manajemen pemerintahan menjadi sederhana dan lebih efektif karena tidak membutuhkan koordinasi yang rumit.
Pihaknya pun mengapresiasi adanya usulan dari Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla yang merekomendasikan penggabungan kementerian yakni Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perhubungan.
"Saya sangat senang mendengar gagasan tim transisi untuk mengintegrasikan sejumlah kementerian," katanya.
Dia menambahkan posisi wakil menteri di sejumlah kementerian juga kurang penting karena selama ini dinilainya fungsi jabatan tersebut kurang efektif. Pihaknya mengusulkan agar presiden terpilih melakukan evaluasi secara kritis terhadap kementerian-kementerian yang membutuhkan wakil menteri dan yang tidak.
Sementara struktur kabinet yang diusulkan LAN yakni
- Opsi ideal
I. Kementerian portofolio:
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan IPTEK
9.Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum dan Pemukiman
II. Kementerian nonportofolio:
14.Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.Komunikasi dan Informasi
16.Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
17.Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18.BUMN
19.Maritim
20.Dalam Negeri
- Opsi moderat
I. Kementerian portofolio:
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Kesejahteraan Rakyat
8. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
9. Pendidikan Tinggi dan IPTEK
10. Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)
12. Kehutanan
13. Transportasi
14. Pekerjaan Umum
15. Perumahan Rakyat
II. Kementerian Portofolio
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Koperasi dan UMKM
20. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21. BUMN
22. Lingkungan Hidup
23. Maritim
24. Dalam Negeri
- Opsi realis
I. Kementerian portofolio
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Kesejahteraan Rakyat
8. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
9. Pendidikan Tinggi dan IPTEK
10. Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)
12. Kehutanan
13. Transportasi
14. Pekerjaan Umum
15. Perumahan Rakyat
II. Kementerian nonportofolio
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Koperasi dan UMKM
20. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21. BUMN
22. Lingkungan Hidup
23. Maritim
24. Dalam Negeri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kami mendorong supaya struktur kabinetnya dirampingkan, kewenangannya diperjelas," kata Kepala LAN Agus Dwiyanto di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, susunan kabinet dalam pemerintahan saat ini jumlahnya terlalu banyak dengan kewenangan yang saling tumpang tindih dan tidak jelas.
Dengan struktur kabinet yang ramping, menurut dia, manajemen pemerintahan menjadi sederhana dan lebih efektif karena tidak membutuhkan koordinasi yang rumit.
Pihaknya pun mengapresiasi adanya usulan dari Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla yang merekomendasikan penggabungan kementerian yakni Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perhubungan.
"Saya sangat senang mendengar gagasan tim transisi untuk mengintegrasikan sejumlah kementerian," katanya.
Dia menambahkan posisi wakil menteri di sejumlah kementerian juga kurang penting karena selama ini dinilainya fungsi jabatan tersebut kurang efektif. Pihaknya mengusulkan agar presiden terpilih melakukan evaluasi secara kritis terhadap kementerian-kementerian yang membutuhkan wakil menteri dan yang tidak.
Sementara struktur kabinet yang diusulkan LAN yakni
- Opsi ideal
I. Kementerian portofolio:
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan IPTEK
9.Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum dan Pemukiman
II. Kementerian nonportofolio:
14.Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.Komunikasi dan Informasi
16.Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
17.Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18.BUMN
19.Maritim
20.Dalam Negeri
- Opsi moderat
I. Kementerian portofolio:
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Kesejahteraan Rakyat
8. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
9. Pendidikan Tinggi dan IPTEK
10. Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)
12. Kehutanan
13. Transportasi
14. Pekerjaan Umum
15. Perumahan Rakyat
II. Kementerian Portofolio
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Koperasi dan UMKM
20. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21. BUMN
22. Lingkungan Hidup
23. Maritim
24. Dalam Negeri
- Opsi realis
I. Kementerian portofolio
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Kesejahteraan Rakyat
8. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
9. Pendidikan Tinggi dan IPTEK
10. Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)
12. Kehutanan
13. Transportasi
14. Pekerjaan Umum
15. Perumahan Rakyat
II. Kementerian nonportofolio
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Koperasi dan UMKM
20. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21. BUMN
22. Lingkungan Hidup
23. Maritim
24. Dalam Negeri
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014