Sintang (Antara Kalbar) - Harga BBM di daerah pedalaman Kabupaten Sintang sangat tinggi akibat distribusi BBM ke daerah pedalaman dan perbatasan di Kabupaten Sintang pun terkesan tanpa pengawasan. Alhasil banyak sekali para spekulan yang bermain harga BBM di daerah pedalaman sehingga harganya pun melambung.
Kondisi ini sudah lama terjadi. Masyarakat daerah pedalaman dan perbatasan memang tidak pernah merasakan harga BBM bersubsidi. Seperti di daerah perbatasan, harga BBM sudah mencapai Rp13 ribu perliter. Jelas dua kali lipat dari harga BBM bersubsidi yang dijual oleh SPBU.
Terhadap sengkarutnya pengawasan distribusi BBM di daerah pedalaman dan perbatasan ini, Polres Sintang tidak ingin dijadikan kambing hitam.
“Jangan polisi lagi dikambinghitamkan untuk persoalan pengawasan distribusi BBM ini. Karena apa, semua pihak terkait termasuk masyarakat harus terlibat untuk mengawasi,†ujar Kapolres Sintang, AKBP Veris Septiansyah saat diwawancarai.
Veris menegaskan bukankah semua sudah mengetahui bahwa SPBU lah tempat terakhir penyaluran BBM baik subsidi maupun non subsidi. Dia mempertanyakan bagaimana peran dari instansi berwenang lainnya dalam pengawasan distribusi BBM terkait banyaknya penjualan BBM secara eceran. “Apakah itu legal atau ilegal silahkan teman-teman wartawan tanyakan pada pihak-pihak terkait,†pintanya.
Di sisi lain, lanjut dia, masyarakat di pedalaman dan perbatasan sangat mengharapkan BBM sampai ke tempat mereka. Sementara pemerintah juga belum bisa menyediakan SPBU di daerah pedalaman dan perbatasan. Lihat saja di daerah-daerah pedalaman, di sana tidak ada SPBU atau APMS.
Ketika ada pihak-pihak dari pelaku usaha memiliki ijin perdagangan BBM dari kecamatan atau kabupaten. Kemudian membawa BBM ke pedalaman sehingga memerlukan ongkos angkutnya. “Apa tidak wajar, pedagang tersebut lantas menaikan harganya karena ongkos angkutnya yang mahal,†ujarnya.
Kapolres menyarankan harusnya pihak terkait membuat suatu aturan yang mengatur tentang HET harga BBM di pedalaman dan perbatasan sehingga seperti apapun naiknya harga BBM tersebut akan tetap terkontrol.
“Kalau tidak ada HET maka pelaku usaha akan seenaknya menaikan harga BBM apalagi adanya spekulan yang bermain,†katanya.
Veris menyampaikan pengawasan terhadap distribusi BBM yang dilakukan polisi, hampir satu bulan ini ada anggota polisi yang mengawasi SPBU. “Ini upaya yang sudah kami lakukan,†katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Kondisi ini sudah lama terjadi. Masyarakat daerah pedalaman dan perbatasan memang tidak pernah merasakan harga BBM bersubsidi. Seperti di daerah perbatasan, harga BBM sudah mencapai Rp13 ribu perliter. Jelas dua kali lipat dari harga BBM bersubsidi yang dijual oleh SPBU.
Terhadap sengkarutnya pengawasan distribusi BBM di daerah pedalaman dan perbatasan ini, Polres Sintang tidak ingin dijadikan kambing hitam.
“Jangan polisi lagi dikambinghitamkan untuk persoalan pengawasan distribusi BBM ini. Karena apa, semua pihak terkait termasuk masyarakat harus terlibat untuk mengawasi,†ujar Kapolres Sintang, AKBP Veris Septiansyah saat diwawancarai.
Veris menegaskan bukankah semua sudah mengetahui bahwa SPBU lah tempat terakhir penyaluran BBM baik subsidi maupun non subsidi. Dia mempertanyakan bagaimana peran dari instansi berwenang lainnya dalam pengawasan distribusi BBM terkait banyaknya penjualan BBM secara eceran. “Apakah itu legal atau ilegal silahkan teman-teman wartawan tanyakan pada pihak-pihak terkait,†pintanya.
Di sisi lain, lanjut dia, masyarakat di pedalaman dan perbatasan sangat mengharapkan BBM sampai ke tempat mereka. Sementara pemerintah juga belum bisa menyediakan SPBU di daerah pedalaman dan perbatasan. Lihat saja di daerah-daerah pedalaman, di sana tidak ada SPBU atau APMS.
Ketika ada pihak-pihak dari pelaku usaha memiliki ijin perdagangan BBM dari kecamatan atau kabupaten. Kemudian membawa BBM ke pedalaman sehingga memerlukan ongkos angkutnya. “Apa tidak wajar, pedagang tersebut lantas menaikan harganya karena ongkos angkutnya yang mahal,†ujarnya.
Kapolres menyarankan harusnya pihak terkait membuat suatu aturan yang mengatur tentang HET harga BBM di pedalaman dan perbatasan sehingga seperti apapun naiknya harga BBM tersebut akan tetap terkontrol.
“Kalau tidak ada HET maka pelaku usaha akan seenaknya menaikan harga BBM apalagi adanya spekulan yang bermain,†katanya.
Veris menyampaikan pengawasan terhadap distribusi BBM yang dilakukan polisi, hampir satu bulan ini ada anggota polisi yang mengawasi SPBU. “Ini upaya yang sudah kami lakukan,†katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014