Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua DPC PPP Kota Pontianak Sutarmidji menawarkan solusi terkait polemik dalam rancangan undang-undang pemilihan umum kepala daerah (RUU Pilkada), yakni kepala daerah dipilih langsung, tapi wakilnya dipilih oleh DPRD.
"Model pemilihan itu, yakni kepala daerah tetap dipilih langsung, sementara wakilnya dipilih oleh DPRD, agar ada perbedaan antara posisi kepala daerah dan wakil," kata Sutarmidji yang juga Wali Kota Pontianak dua periode yang dipilih secara langsung itu di Pontianak, Senin.
Sutarmidji menjelaskan pemerintah jangan hanya memikirkan kepentingan sesaat dalam hal ini, tetapi harus memikirkan jangka panjangnya.
"Demokrasi yang sudah diberikan kepada rakyat sangat sulit untuk ditarik kembali. Karena kalau sampai itu terjadi maka akan terjadi gejolak yang cukup luar biasa nantinya," ungkap Sutarmidji.
Alasan lainnya, kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, padahal kepala daerah posisinya sebagai kepala pemerintahan yang di dalamnya juga ada DPRD, sehingga akan sulit dalam menjalankan tugasnya.
"Demokrasi menurut saya bukan bicara biaya, tetapi kekuatan legislasinya," ujar Sutarmidji yang juga pernah menjadi wakil wali Kota Pontianak yang dipilih oleh DPRD itu.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak itu menyatakan dirinya tidak sependapat terkait ajakan kepala daerah yang akan berdemonstrasi untuk menolak RUU Pilkada.
"Kalaupun DPR memutuskan atau mengesahkan RUU Pilkada, masih ada jalan lain, yakni diajukan ke Mahkamah Konstitusi. MK yang memutuskan apakah Pilkada dipilih oleh DPRD atau tetap Pemilu langsung, sehingga kita tinggal mengikuti keputusan MK," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Model pemilihan itu, yakni kepala daerah tetap dipilih langsung, sementara wakilnya dipilih oleh DPRD, agar ada perbedaan antara posisi kepala daerah dan wakil," kata Sutarmidji yang juga Wali Kota Pontianak dua periode yang dipilih secara langsung itu di Pontianak, Senin.
Sutarmidji menjelaskan pemerintah jangan hanya memikirkan kepentingan sesaat dalam hal ini, tetapi harus memikirkan jangka panjangnya.
"Demokrasi yang sudah diberikan kepada rakyat sangat sulit untuk ditarik kembali. Karena kalau sampai itu terjadi maka akan terjadi gejolak yang cukup luar biasa nantinya," ungkap Sutarmidji.
Alasan lainnya, kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, padahal kepala daerah posisinya sebagai kepala pemerintahan yang di dalamnya juga ada DPRD, sehingga akan sulit dalam menjalankan tugasnya.
"Demokrasi menurut saya bukan bicara biaya, tetapi kekuatan legislasinya," ujar Sutarmidji yang juga pernah menjadi wakil wali Kota Pontianak yang dipilih oleh DPRD itu.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak itu menyatakan dirinya tidak sependapat terkait ajakan kepala daerah yang akan berdemonstrasi untuk menolak RUU Pilkada.
"Kalaupun DPR memutuskan atau mengesahkan RUU Pilkada, masih ada jalan lain, yakni diajukan ke Mahkamah Konstitusi. MK yang memutuskan apakah Pilkada dipilih oleh DPRD atau tetap Pemilu langsung, sehingga kita tinggal mengikuti keputusan MK," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014