Sekadau (Antara Kalbar) - Kurang komunikasi antara perusahaan dan pemerintahan desa bisa berujung salah paham. Salah-salah bisa mengakibatkan konflik meluas. karena itu harus ada komunikasi yang baik di semua pihak.
“Salah satu yang menjadi akar permasalahan konflik adalah kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan Pemdes sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat terbawah. Pemerintah Desa, acap kali dipandang sebelah mata oleh pihak perusahaan. Padahal, Kepala Desa adalah representasi dari masyarakat yang ada di desa, dan bertanggungjawab terhadap seluruh masyarakat yang ada di desanya," ujar Kepala Desa Tapang Perodah, Kondominus Lukas, Minggu (12/10).
Minus sapaan akrabnya melanjutkan, dalam berbagai kesempatan, perusahaan terkesan memakai jalan pintas, misalnya jika ada masalah yang melibatkan warga, perusahaan sering tidak berkoordinasi dengan desa, tapi langsung lapor ke aparat kepolisian. Pemdes tidak dianggap, dan sebagai contoh akibatnya sempat terjadi masalah antara petani dengan salah satu perusahaan perkebunan yang beroperasi di sana.
"Petani tersebut dituding melakukan pencurian tandan buah segar (TBS), padahal dia hanya mengambil haknya sebagai petani yang sudah menyerahkan lahan kepada perusahaan. Ini yang kita sesalkan. Mengapa sampai terjadi seperti itu. Itu kan warga saya, seharusnya perusahaan koordinasi dulu dengan desa. Nanti bisa kita carikan bagaimana solusinya," katanya.
Jika ketiadaan komunikasi tersebut terus dibiarkan, Minus menyakini, kedepannya bisa menjadi masalah besar. Ini bisa memancing kebencian dari warga dengan pihak perusahaan, nantinya perusahaan juga yang akan dirugikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
“Salah satu yang menjadi akar permasalahan konflik adalah kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan Pemdes sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat terbawah. Pemerintah Desa, acap kali dipandang sebelah mata oleh pihak perusahaan. Padahal, Kepala Desa adalah representasi dari masyarakat yang ada di desa, dan bertanggungjawab terhadap seluruh masyarakat yang ada di desanya," ujar Kepala Desa Tapang Perodah, Kondominus Lukas, Minggu (12/10).
Minus sapaan akrabnya melanjutkan, dalam berbagai kesempatan, perusahaan terkesan memakai jalan pintas, misalnya jika ada masalah yang melibatkan warga, perusahaan sering tidak berkoordinasi dengan desa, tapi langsung lapor ke aparat kepolisian. Pemdes tidak dianggap, dan sebagai contoh akibatnya sempat terjadi masalah antara petani dengan salah satu perusahaan perkebunan yang beroperasi di sana.
"Petani tersebut dituding melakukan pencurian tandan buah segar (TBS), padahal dia hanya mengambil haknya sebagai petani yang sudah menyerahkan lahan kepada perusahaan. Ini yang kita sesalkan. Mengapa sampai terjadi seperti itu. Itu kan warga saya, seharusnya perusahaan koordinasi dulu dengan desa. Nanti bisa kita carikan bagaimana solusinya," katanya.
Jika ketiadaan komunikasi tersebut terus dibiarkan, Minus menyakini, kedepannya bisa menjadi masalah besar. Ini bisa memancing kebencian dari warga dengan pihak perusahaan, nantinya perusahaan juga yang akan dirugikan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014