Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Barat Mulyadi M Yamin mengatakan akan meningkatkan penguatan hak budget legislatif dalam menentukan skala prioritas pembangunan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah.
"Dewan akan coba bahas bersama-sama dari awal bersama eksekutif, karena baik legislatif dan eksekutif, mempunyai hak budget yang sama," kata Mulyadi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Selasa.
Ia melanjutkan, sebelum menentukan APBD, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Mulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; penyusunan rancangan perda APBD dan penetapan APBD.
Ia menambahkan, dalam penyusunan kebijakan umum anggaran,terkadang sisi pandang legislatif dan eksekutif tidaklah sama. "Tapi kalau semua sudah sesuai dengan skala prioritas, kenapa harus dicoret atau dihapuskan," katanya menjelaskan.
APBD, kata dia, ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat dan menumbuhkan ekonomi. "Masyarakat sekarang semakin kritis dan tuntutan yang semakin beragam terhadap pembangunan," kata Mulyadi yang sudah 27 tahun menjadi anggota legislatif itu.
Ia menargetkan sebelum Natal tahun ini, APBD Kalbar Tahun 2015 sudah disepakati dan disahkan. Sedangkan untuk menentukan unsur pimpinan yang definitif, diperkirakan pada akhir Oktober atau awal November sudah disahkan.
Ia mengakui, saat ini pelaksanaan persidangan internal belum efektif karena sebagian anggota masih mengikuti pembekalan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
"Ada dua gelombang, yang pertama 6 - 10 Oktober, gelombang kedua 13 - 17 Oktober. Sekitar tanggal 20 Oktober baru mulai efektif bekerja," kata dia.
Secara keseluruhan, ada enam fraksi utuh dan dua fraksi gabungan di DPRD Provinsi Kalbar.
Enam fraksi utuh yakni PDI Perjuangan yang diketuai M Jimmy, Golkar yang diketuai Mulyadi H Yamin, Demokrat yang diketuai Tanto Yakobus, Gerindra diketuai Antonius Situmorang, Partai Amanat Nasional diketuai Ikhwani dan Nasdem yang diketuai Luthfi A Hadi.
Sedangkan fraksi gabungan yakni Nurani Kebangkitan Bangsa, dari Partai Hanura, PKPI dan PKB, diketuai Mulyadi Tawik dari PKB. Sementara untuk Fraksi Perkasa, diketuai Ahmadi Usman dari PPP.
Hak budget adalah hak membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah. Dewan juga bertugas untuk mengawasi jalannya peraturan daerah dan pelaksanaan APBD. ***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Dewan akan coba bahas bersama-sama dari awal bersama eksekutif, karena baik legislatif dan eksekutif, mempunyai hak budget yang sama," kata Mulyadi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Selasa.
Ia melanjutkan, sebelum menentukan APBD, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Mulai dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; penyusunan rancangan perda APBD dan penetapan APBD.
Ia menambahkan, dalam penyusunan kebijakan umum anggaran,terkadang sisi pandang legislatif dan eksekutif tidaklah sama. "Tapi kalau semua sudah sesuai dengan skala prioritas, kenapa harus dicoret atau dihapuskan," katanya menjelaskan.
APBD, kata dia, ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat dan menumbuhkan ekonomi. "Masyarakat sekarang semakin kritis dan tuntutan yang semakin beragam terhadap pembangunan," kata Mulyadi yang sudah 27 tahun menjadi anggota legislatif itu.
Ia menargetkan sebelum Natal tahun ini, APBD Kalbar Tahun 2015 sudah disepakati dan disahkan. Sedangkan untuk menentukan unsur pimpinan yang definitif, diperkirakan pada akhir Oktober atau awal November sudah disahkan.
Ia mengakui, saat ini pelaksanaan persidangan internal belum efektif karena sebagian anggota masih mengikuti pembekalan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
"Ada dua gelombang, yang pertama 6 - 10 Oktober, gelombang kedua 13 - 17 Oktober. Sekitar tanggal 20 Oktober baru mulai efektif bekerja," kata dia.
Secara keseluruhan, ada enam fraksi utuh dan dua fraksi gabungan di DPRD Provinsi Kalbar.
Enam fraksi utuh yakni PDI Perjuangan yang diketuai M Jimmy, Golkar yang diketuai Mulyadi H Yamin, Demokrat yang diketuai Tanto Yakobus, Gerindra diketuai Antonius Situmorang, Partai Amanat Nasional diketuai Ikhwani dan Nasdem yang diketuai Luthfi A Hadi.
Sedangkan fraksi gabungan yakni Nurani Kebangkitan Bangsa, dari Partai Hanura, PKPI dan PKB, diketuai Mulyadi Tawik dari PKB. Sementara untuk Fraksi Perkasa, diketuai Ahmadi Usman dari PPP.
Hak budget adalah hak membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah. Dewan juga bertugas untuk mengawasi jalannya peraturan daerah dan pelaksanaan APBD. ***1***
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014