KKP Fokus Kemampuan Iptek Pembangunan Sektor Kelautan

Jakarta (Antara Kalbar) - Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengatakan, pihaknya bakal fokus pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

"Kami telah menetapkan kemampuan penguasaan iptek di dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional ketiga (2015-2019)," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Sjarief Widjaja, iptek menjadi tumpuan dalam pembangunan ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta memperkuat simpul-simpul ekonomi maritim.

KKP, ujar dia, telah banyak menghasilkan inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti adopsi inovasi teknologi yang telah tersebar di 28 kabupaten/kota di 13 provinsi.

Ia mengemukakan, saat ini inovasi dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual/Paten para peneliti di bidang kelautan dan perikanan berjumlah 48 paten dan hanya dua di antaranya merupakan paten internasional.

"Tentunya hal ini masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah peneliti saat ini mencapai 535 orang," katanya.

Sjarief menjelaskan selaku pembuat kebijakan, pemerintah membutuhkan dukungan riset dan teknologi dari perguruan tinggi.

Sekjen KKP mengemukakan, hal itu dibutuhkan untuk mewujudkan industri kelautan yang kokoh, mandiri, dan berdaya saing.

Adapun dalam mengimplementasikan pembangunan maritim, Sjarif menjelaskan KKP memfokuskan pada 7 prioritas strategi.

Ketujuh strategi itu antara lain menciptakan iklim investasi usaha, menciptakan sistem fiskal dan moneter yang  mendukung pengembangan usaha bidang  kelautan.

Kemudian, membangun kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip "blue economy" (ekonomi biru), mengembangkan daya saing dan bertaraf internasional serta mengoptimalkan  penyediaan fasilitas infrastruktur yang  dibutuhkan industri  kelautan.

Selanjutnya, pengembangan kemitraan usaha  bidang kelautan yang saling menguntungkan antara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan usaha desa.

"Keenam, pengembangan  kota bandar dunia. Ketujuh, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi SDM bidang kelautan. Terakhir, upaya perluasan kerja sama ekonomi dengan negara mitra," paparnya. 

(M040/T. Susilo)